Jakarta, 24 Mei 2025 – Program nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) terus menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 40.000 desa di seluruh Indonesia telah berhasil membentuk Kopdes MP, mencapai setengah dari target 80.000 desa yang dicanangkan pemerintah. Capaian ini menandai momentum penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa dan penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, dalam keterangan persnya yang dikutip dari Antara, Sabtu (24/5/2025), mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di 40.000 desa tersebut. Musdesus, sebagai prasyarat utama pembentukan Kopdes MP, menjadi titik krusial dalam proses pengesahan dan legalitas koperasi di tingkat desa. Setelah Musdesus, Kopdes MP secara faktual telah terbentuk dan selanjutnya akan disahkan secara hukum melalui notaris dan Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami optimistis target pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih dapat tercapai sebelum 12 Juli 2025," tegas Menteri Budi Arie. Ia menekankan pentingnya menghilangkan segala bentuk keraguan dan kekhawatiran terhadap program ini, mengingat potensi besar Kopdes MP dalam mendorong perekonomian desa. Pernyataan optimisme ini disampaikan di tengah sorotan terhadap sejumlah program pemerintah yang terkadang menghadapi kendala implementasi di lapangan.
Data yang dipaparkan Menkop UKM menunjukkan disparitas capaian di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Tengah, sebagai provinsi dengan jumlah desa terbesar di Indonesia, menunjukkan kinerja impresif dengan capaian tertinggi. Sebanyak 7.564 desa dari total 8.563 desa di Jawa Tengah telah melaksanakan Musdesus, mencapai angka lebih dari 88%. Keberhasilan Jawa Tengah ini menjadi contoh nyata bagi provinsi lain dalam mempercepat pembentukan Kopdes MP.
Jawa Barat menempati posisi kedua dengan capaian 74,7% desa yang telah menggelar Musdesus. Provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa dan Sumatera juga menunjukkan progres yang cukup baik. Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung, misalnya, mencatatkan capaian di atas 84%. Hal ini menunjukkan bahwa program Kopdes MP mendapat sambutan positif dan dukungan kuat dari pemerintah daerah di beberapa wilayah.
Namun, perbedaan yang signifikan terlihat di wilayah Indonesia Timur. Provinsi-provinsi di Papua, seperti Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, masih menunjukkan angka partisipasi yang rendah, di bawah 2%. Kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan infrastruktur menjadi beberapa faktor yang diduga menghambat percepatan program di wilayah ini.
Menkop UKM Budi Arie Setiadi mengakui tantangan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah yang tertinggal. "Wilayah yang tertinggal akan kami dorong secara lebih masif melalui pelatihan, pendampingan, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan tokoh adat setempat," jelasnya. Strategi ini menunjukkan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial budaya dan kearifan lokal.
Program pendampingan yang intensif akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa-desa tersebut. Pelatihan manajemen koperasi, pengembangan usaha, dan akses permodalan akan menjadi bagian penting dari strategi percepatan ini. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh adat juga dianggap krusial untuk memastikan keberlanjutan program dan adaptasi terhadap kondisi spesifik di setiap daerah.
Keberhasilan program Kopdes MP tidak hanya diukur dari jumlah desa yang membentuk koperasi, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dihasilkan. Kopdes MP diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup untuk mendukung operasional Kopdes MP. Akses permodalan yang mudah dan terjangkau menjadi kunci keberhasilan koperasi dalam menjalankan usahanya. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya pendampingan yang berkelanjutan untuk membantu Kopdes MP dalam mengembangkan usahanya dan menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi.
Program Kopdes MP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia. Keberhasilan program ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, percepatan pembentukan Kopdes MP di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Indonesia Timur, merupakan prioritas utama pemerintah. Keberhasilan ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Tantangan yang ada, khususnya di wilayah tertinggal, harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.