Jakarta, 23 Mei 2025 – Kabar rencana suntikan modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke Garuda Indonesia semakin menguat. CEO Danantara, Rosan Roeslani, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025), membenarkan adanya diskusi intensif terkait hal tersebut, meskipun enggan merinci detail besaran maupun mekanisme penyuntikan modal.
"Nanti lah kalau itu. Karena kita masih diskusi dengan semua pihak. Sedang berjalan lah, sedang berjalan, insyaallah," ujar Rosan singkat, menanggapi pertanyaan awak media mengenai rencana suntikan modal yang kabarnya bertujuan untuk memperkuat armada pesawat Garuda Indonesia.
Keengganan Rosan untuk memberikan informasi detail menimbulkan spekulasi di kalangan publik dan pelaku pasar. Ketidakjelasan ini semakin diperkuat dengan pernyataan resmi Garuda Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam keterangannya, Garuda menegaskan bahwa segala pertimbangan, kebijakan, dan aksi korporasi sepenuhnya berada di bawah wewenang pemegang saham, di mana pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Danantara merupakan pemegang saham terbesar.
"Dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya pertimbangan, kebijakan dan strategi atas aksi korporasi tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Pemegang Saham serta para pemangku kepentingan terkait," demikian pernyataan resmi Garuda Indonesia. Pernyataan ini mengindikasikan proses pengambilan keputusan masih berlangsung dan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait.
Di tengah ketidakjelasan mengenai suntikan modal, isu penambahan armada pesawat Garuda Indonesia dari Boeing juga mencuat. Rosan membenarkan adanya pembicaraan bisnis antara Garuda dan Boeing terkait rencana akuisisi hingga 50 unit pesawat baru. Namun, ia kembali enggan memberikan detail mengenai skema akuisisi, apakah melalui pembelian langsung atau penyewaan.
"Kita lagi proses bicara lagi dengan mereka (Boeing dan Garuda)," kata Rosan, seraya menambahkan, "Nanti lah kalau sudah final."
Pernyataan ini menguatkan spekulasi yang beredar sebelumnya. Sepekan lalu, Rosan bertemu dengan perwakilan Boeing, termasuk President Boeing Southeast Asia dan Head of Government Relations Boeing, Penny Burrt. Pertemuan tersebut, menurut Rosan, difokuskan pada kesiapan Boeing untuk berkolaborasi dengan Garuda Indonesia. Foto pertemuan tersebut bahkan sempat diunggah Rosan di media sosial.
"Itu kan kami menerima pimpinan Boeing dari Amerika dan juga pimpinan dari regionalnya. Ini lebih sebetulnya menyangkut kepada kesiapan Boeing untuk bekerja sama dengan Garuda," jelas Rosan, mengacu pada pertemuan yang berlangsung Selasa (20/5/2025).
Pertemuan tersebut dinilai krusial mengingat adanya komitmen kerja sama investasi antara Boeing dan Garuda yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Meskipun Rosan mengkonfirmasi pembahasan kelanjutan komitmen tersebut, ia enggan merinci isi kesepakatan yang tercapai.
Situasi ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Pertama, berapa besar suntikan modal yang direncanakan Danantara untuk Garuda Indonesia? Kedua, bagaimana mekanisme penyuntikan modal tersebut akan dilakukan? Ketiga, apakah suntikan modal tersebut memang ditujukan untuk membiayai akuisisi 50 pesawat Boeing, dan jika iya, apakah melalui skema pembelian atau penyewaan? Keempat, apa saja poin-poin penting dalam kesepakatan kerja sama antara Garuda dan Boeing yang sempat tertunda dan kini tengah dibahas kembali?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut masih belum terungkap. Keengganan Rosan dan Garuda Indonesia untuk memberikan informasi detail menimbulkan kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Publik dan pelaku pasar berharap agar pihak-pihak terkait segera memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan untuk menghindari spekulasi yang dapat berdampak negatif terhadap pasar modal dan kepercayaan publik.
Ke depan, perkembangan rencana suntikan modal dan akuisisi pesawat ini patut dipantau secara cermat. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci penting dalam memastikan proses ini berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Peran pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas juga sangat krusial dalam mengawasi dan memastikan penggunaan dana negara secara efektif dan efisien untuk kepentingan nasional. Kejelasan informasi akan memberikan kepastian bagi investor dan publik, serta mencegah munculnya spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas pasar.