Jakarta, 23 Mei 2025 – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akhirnya mencatatkan surplus setelah tiga bulan berturut-turut mengalami defisit. Kinerja positif ini ditandai dengan surplus sebesar Rp 4,3 triliun pada bulan April 2025, atau setara dengan 0,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kabar gembira ini dalam Konferensi Pers APBN KITA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Ia mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti keberhasilan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Surplus APBN ini menandakan pendapatan negara berhasil melampaui total belanja negara. Hingga akhir April 2025, pendapatan negara mencapai angka fantastis Rp 810,5 triliun, atau 27% dari target APBN tahunan. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 806,2 triliun, yang merupakan 22,3% dari target tahunan. Perbedaan antara pendapatan dan belanja inilah yang menghasilkan surplus signifikan tersebut.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembalikan kondisi dari defisit menjadi surplus ini terutama didorong oleh percepatan realisasi pendapatan negara, yang berhasil mengimbangi bahkan melampaui laju belanja negara. Kondisi defisit pada awal tahun, menurutnya, disebabkan oleh penerimaan negara yang masih relatif lambat. Namun, peningkatan signifikan pada bulan April menunjukkan keberhasilan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara.
Lebih rinci, komposisi pendapatan negara hingga April 2025 terdiri dari beberapa sumber utama. Penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dengan angka mencapai Rp 557,1 triliun. Kontribusi signifikan ini menunjukkan efektivitas kebijakan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang semakin membaik. Selain pajak, penerimaan negara juga berasal dari sektor kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp 100 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 153,3 triliun. PNBP ini mencakup berbagai penerimaan negara di luar sektor pajak, seperti misalnya dari pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.
Di sisi lain, belanja negara yang mencapai Rp 806,2 triliun terbagi menjadi beberapa pos. Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan rincian belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 253,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 293,1 triliun. Transfer ke daerah juga merupakan komponen signifikan dari belanja negara, dengan realisasi mencapai Rp 259,4 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan di daerah.
Sri Mulyani menekankan bahwa surplus APBN ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kinerja ekonomi yang membaik dan keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang prudent. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi dan melakukan penyesuaian kebijakan fiskal agar APBN tetap sehat dan mampu mendukung program-program pembangunan nasional. Keberhasilan ini, menurutnya, juga tidak lepas dari kontribusi seluruh stakeholder, termasuk wajib pajak, pelaku usaha, dan masyarakat luas.
Meskipun surplus APBN di bulan April 2025 merupakan kabar baik, Sri Mulyani mengingatkan agar tidak terlena. Pemerintah akan tetap waspada terhadap berbagai potensi risiko ekonomi global dan domestik yang dapat mempengaruhi kinerja APBN ke depan. Ia menekankan pentingnya menjaga momentum positif ini dan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara agar tetap terarah pada sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa surplus ini akan digunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara dan mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Prioritas penggunaan surplus akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN tetap menjadi komitmen utama pemerintah untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat.
Keberhasilan APBN surplus di bulan April 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja ekonomi dan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja negara berjalan efektif dan mampu menghadapi tantangan ekonomi global. Namun, Sri Mulyani mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus dijaga dan ditingkatkan melalui langkah-langkah yang terukur dan berkelanjutan. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Surplus ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik dapat menghasilkan hasil yang positif dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.