Jakarta, 23 Mei 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Bantuan Sosial (Bansos) hingga April 2025 mencapai angka Rp 43,6 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 55,5 triliun. Penurunan tersebut, menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, bukan disebabkan oleh pengurangan anggaran atau jumlah penerima manfaat, melainkan karena proses validasi data yang tengah dilakukan secara masif.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta Pusat, Suahasil menjelaskan bahwa beberapa program Bansos saat ini tengah menjalani proses pemadanan dan validasi data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini, menurutnya, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi penyaluran Bansos dan memastikan tepat sasaran.
"Realisasi Bansos memang terlihat menurun dibandingkan tahun lalu. Namun, ini perlu dipahami dalam konteks proses pemutakhiran data yang sedang berlangsung. Kita berkomitmen untuk memastikan Bansos tepat sasaran, sehingga proses validasi ini menjadi langkah krusial," tegas Suahasil.
Lima program utama Bansos yang menjadi fokus pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dari kelima program tersebut, tiga di antaranya tengah menjalani proses validasi data yang intensif.
Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada periode Januari-April 2024 mencatatkan realisasi Rp 10,5 triliun, hingga April 2025 baru mencapai Rp 7,3 triliun. Meskipun jumlah penerima manfaat tetap, Suahasil menjelaskan bahwa penyaluran bantuan untuk PKH diperkirakan akan meningkat signifikan pada Mei dan Juni 2025 seiring dengan selesainya proses validasi data. Proses ini, menurutnya, memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak dan membutuhkan.
Program Indonesia Pintar (PIP) juga mengalami penurunan realisasi. Pada periode yang sama tahun lalu, PIP mencatatkan realisasi Rp 5,9 triliun, sementara hingga April 2025 baru mencapai Rp 1,5 triliun. Kementerian Keuangan menekankan bahwa penurunan ini juga terkait dengan proses validasi data dan penyesuaian penerima manfaat agar lebih akurat. Jumlah penerima manfaat, secara umum, tetap relatif stabil.
Penurunan paling signifikan terlihat pada program Kartu Sembako. Realisasi program ini hingga April 2025 mencapai Rp 10,9 triliun, jauh di bawah realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 18,7 triliun untuk 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penurunan ini, sekali lagi, dikaitkan dengan proses validasi data yang bertujuan untuk menyaring penerima manfaat dan memastikan bantuan tepat sasaran.
"Validasi data dengan DTSEN merupakan langkah strategis untuk memperbaiki akurasi penyaluran Bansos. Tujuan utama kita adalah memastikan bantuan sosial benar-benar mencapai tangan mereka yang membutuhkan dan mengurangi potensi penyimpangan," jelas Suahasil.
Lebih lanjut, Suahasil memaparkan bahwa secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2025 mencapai Rp 545,8 triliun, atau 20,2% dari target APBN 2025. Rinciannya meliputi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 253,6 triliun, yang mencakup belanja Bansos, dan belanja non-K/L sebesar Rp 293,1 triliun.
Meskipun realisasi Bansos hingga April 2025 menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, pemerintah menekankan bahwa hal ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran Bansos. Proses validasi data yang sedang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah optimistis bahwa penyaluran Bansos akan kembali meningkat signifikan pada bulan-bulan berikutnya seiring dengan selesainya proses validasi data dan penyesuaian sistem penyaluran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bansos tetap menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem penyaluran Bansos agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.