Jakarta, 23 Mei 2025 – Pemerintah melalui Perum Bulog telah menggelontorkan dana sebesar Rp 15,15 triliun untuk menyerap gabah hasil panen petani hingga 15 Mei 2025. Angka ini mencapai 91% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 16,58 triliun. Pencapaian ini diungkapkan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Suahasil menjelaskan, Bulog, yang telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah pada tahun 2025, memiliki mandat untuk menyerap gabah dan beras petani sebanyak 3 juta ton setara beras. Dari dana yang telah dikucurkan, Bulog berhasil membeli 1,46 juta ton gabah senilai Rp 9,5 triliun dan 0,4 juta ton beras senilai Rp 5,65 triliun. "Ini menyerap panen yang sekarang sedang berlangsung di masyarakat," tegas Suahasil.
Keberhasilan Bulog dalam menyerap hasil panen petani ini berdampak signifikan pada peningkatan stok beras nasional. Saat ini, stok beras yang dimiliki Bulog mencapai 3,7 juta ton, angka tertinggi dalam kurun waktu 57 tahun terakhir. Kondisi ini dinilai sangat positif dalam menjaga stabilitas harga beras dan ketahanan pangan nasional.
Suahasil lebih lanjut memaparkan bahwa produksi beras nasional dari Januari hingga April 2025 mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 25,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan produksi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang mencapai angka impresif, yaitu 10%. "Maka itu di pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kita pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif di angka 10%," ujarnya menekankan.
Keberhasilan sektor pertanian ini, menurut Suahasil, tidak terlepas dari efektivitas penyaluran pupuk subsidi yang langsung menyentuh para petani. Pemerintah telah melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem penyaluran pupuk subsidi dengan memangkas sebanyak 145 regulasi yang dinilai menghambat proses distribusi. Penyederhanaan regulasi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025.
"Penyaluran pupuk telah dilakukan proses lebih efisien, reformasi di penyaluran pupuk bersubsidi melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dilakukan penyederhanaan tata kelola dengan memangkas 145 regulasi sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung disalurkan kepada kelompok-kelompok petani di seluruh daerah dan langsung tersedia sehingga berkontribusi peningkatan produktivitas petani dan kesejahteraan petani kita," jelas Suahasil.
Langkah pemerintah dalam memangkas birokrasi dan mempercepat penyaluran pupuk subsidi dinilai sebagai kunci keberhasilan peningkatan produktivitas pertanian. Efisiensi dalam distribusi pupuk memungkinkan petani untuk mengoptimalkan lahan pertanian mereka dan meningkatkan hasil panen. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
Secara keseluruhan, pencapaian Bulog dalam menyerap gabah petani dan peningkatan produksi beras nasional menunjukkan keberhasilan strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Angka stok beras yang mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir menjadi bukti nyata dari efektivitas kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Peningkatan produksi beras juga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor pertanian yang menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 10%.
Namun, keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah lengah. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan sektor pertanian dan memastikan keberlanjutan program-program yang telah terbukti efektif. Penting juga untuk terus melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan tantangan lainnya yang mungkin dihadapi sektor pertanian di masa mendatang.
Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian. Hal ini meliputi peningkatan infrastruktur pertanian, pengembangan teknologi pertanian modern, dan peningkatan akses petani terhadap informasi dan pelatihan. Dengan demikian, sektor pertanian dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan pangan Indonesia.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemerintah untuk sektor pertanian juga perlu terus ditingkatkan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan program-program pemerintah agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat program-program tersebut benar-benar sampai kepada para petani dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.
Kesimpulannya, pencapaian Bulog dalam menyerap gabah petani dan peningkatan produksi beras nasional merupakan kabar gembira bagi Indonesia. Namun, keberhasilan ini harus dijaga dan ditingkatkan melalui strategi jangka panjang yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus berkomitmen untuk mendukung sektor pertanian agar dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemerintah juga menjadi kunci keberhasilan dalam jangka panjang.