Jakarta, 23 Mei 2025 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasuki babak baru dengan perombakan besar-besaran di jajaran eselon I. Pelantikan sejumlah pejabat baru, di antaranya Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, menandai masuknya figur-figur pilihan Presiden Prabowo Subianto dalam struktur kepemimpinan Kementerian yang krusial ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam pidato pelantikannya Jumat lalu, menekankan arti penting kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo dan mengungkapkan tantangan besar yang menunggu para pejabat baru maupun yang dipertahankan.
Sri Mulyani dengan tegas menyatakan bahwa penunjukan pejabat di Kemenkeu bukanlah hak, melainkan sebuah privilege – sebuah kehormatan dan kepercayaan yang besar dari Presiden terpilih. "Anda mendapatkan kepercayaan dari presiden yang terpilih, sebuah kehormatan, bukanlah sebuah hak. Ini adalah privilege sekaligus harapan dari pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan untuk menjalankan amanah," tegas Sri Mulyani di hadapan para pejabat yang dilantik. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan bobot tanggung jawab yang dietapkan pada bahu para pejabat Kemenkeu, khususnya dalam mengelola keuangan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi dan politik nasional.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menggarisbawahi harapan Presiden Prabowo terhadap Kemenkeu sebagai institusi yang andal dan mampu menjalankan perannya secara optimal. Kepercayaan ini, menurutnya, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas tinggi. Penunjukan pejabat baru, yang sebagian besar merupakan pilihan Presiden Prabowo, menunjukkan keinginan kuat dari pemerintahan untuk membentuk tim yang kuat dan efektif dalam mengelola keuangan negara. Hal ini juga mengindikasikan adanya perubahan arah atau penekanan tertentu dalam strategi keuangan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Namun, Sri Mulyani juga menekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah sekadar pengelolaan neraca keuangan semata. Ia mengingatkan bahwa tugas ini memerlukan keahlian profesional yang tinggi, dipadukan dengan integritas yang tak tergoyahkan. "Mengelola APBN identik dengan kemampuan secara profesional teknis dan integritas tinggi agar dapat menyiapkan instrumen yang bisa menjawab tantangan," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas tugas mengelola APBN, yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban.
Sri Mulyani lebih jauh menjelaskan bahwa APBN bukan hanya sekadar angka-angka di atas kertas, melainkan alat yang penting untuk menyelesaikan masalah-masalah struktural bangsa. Ia menekankan peran APBN dalam memberikan kesempatan bagi kelompok rentan dan kurang beruntung untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kemajuan bangsa. "(APBN) bisa menyelesaikan masalah-masalah struktural bangsa dan yang bisa diharapkan memberikan kesempatan kepada mereka terutama yang rentan dan kurang beruntung untuk bisa maju menjadi bagian dari bangsa yang terus menciptakan kemajuan," tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perombakan di jajaran eselon I Kemenkeu ini menimbulkan berbagai spekulasi dan interpretasi. Beberapa pengamat melihat perombakan ini sebagai upaya Presiden Prabowo untuk menciptakan tim ekonomi yang sesuai dengan visinya dan prioritas pemerintahannya. Sementara yang lain menganggapnya sebagai langkah untuk memperkuat kemampuan Kemenkeu dalam menangani tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Terlepas dari berbagai interpretasi, yang jelas adalah bahwa perombakan ini menandai suatu babak baru bagi Kemenkeu, dan para pejabat baru memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo.
Keberhasilan para pejabat baru dalam menjalankan tugasnya akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk berkolaborasi dan beradaptasi dengan cepat di tengah dinamika keuangan negara yang terus berubah. Selain itu, integritas dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik akan menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan amanah yang diberikan. Publik akan mengawasi kinerja para pejabat baru ini dengan seksama, dan harapannya adalah mereka dapat membawa Kemenkeu menjadi institusi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perombakan ini juga akan dipantau untuk melihat apakah terdapat perubahan signifikan dalam strategi dan kebijakan keuangan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ke depan, perlu dipantau bagaimana para pejabat baru ini akan menjalankan amanah tersebut dan seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi nasional.