Jakarta, 15 Mei 2025 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan peran krusial ekonomi syariah dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Hal ini disampaikannya dalam Sarasehan Ekonom Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta. Airlangga menegaskan bahwa penguatan sektor halal merupakan pilar fundamental pembangunan ekonomi nasional, sebuah komitmen yang diperkuat dengan regulasi khusus produk halal yang telah diterapkan pemerintah.
Indonesia, menurut Airlangga, telah membangun sistem halal nasional yang kokoh dan kompetitif di kancah global. Keberhasilan ini ditandai dengan kebijakan yang memberikan insentif signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal. "Pemerintah telah menetapkan melalui undang-undang bahwa sertifikasi halal bagi UMKM diberikan secara gratis dan mereka diberikan kewenangan untuk melakukan self-assessment dan mendeklarasikan kehalalan produknya, disertai kewajiban transparansi mengenai komposisi bahan baku yang digunakan untuk memastikan kehalalannya," jelas Airlangga dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyoroti kontribusi sektor makanan dan minuman halal yang mencapai hampir 40% dari total aktivitas ekonomi nasional. Angka ini menjadi bukti nyata potensi besar sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudahan akses sertifikasi halal gratis bagi UMKM menjadi kunci percepatan pertumbuhan tersebut. Sebelumnya, UMKM menghadapi proses yang kompleks dan biaya yang memberatkan dalam memperoleh sertifikasi halal. Namun, dengan kebijakan pro-UMKM yang berfokus pada deklarasi mandiri dan transparansi komposisi produk, hambatan tersebut berhasil diatasi.
Potensi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global memang sangat menjanjikan. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 245,97 juta jiwa pada tahun 2024, menjadikannya pasar potensial yang sangat besar. Kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 mencapai 46,71%, angka yang menggarisbawahi peran vital sektor ini sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi riil. Hal ini diperkuat oleh data State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-3 dalam Global Islamic Economy Indicator.
Kebijakan pemerintah yang memberikan sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Langkah ini tidak hanya meringankan beban biaya bagi UMKM, tetapi juga mempercepat proses sertifikasi, sehingga produk-produk halal UMKM dapat lebih cepat masuk ke pasar, baik domestik maupun internasional. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam pengembangan ekonomi syariah nasional.
Percepatan sertifikasi halal melalui skema self-assessment dan deklarasi mandiri, tentunya diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan keakuratan dan kejujuran dalam proses tersebut. Pemerintah perlu memastikan adanya sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga kredibilitas sistem sertifikasi halal nasional. Transparansi dalam komposisi produk juga menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk halal UMKM.
Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk para pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan akademisi. Kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Pemerintah perlu terus mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk-produk halal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah.
Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang bergerak di sektor ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses oleh UMKM. Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam mengelola bisnisnya secara profesional dan berkelanjutan.
Pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat perlu diimplementasikan secara konsisten dalam seluruh aktivitas ekonomi syariah. Hal ini akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia.
Dalam konteks global, Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional di bidang ekonomi syariah. Kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki potensi besar dalam ekonomi syariah dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk halal Indonesia. Partisipasi aktif dalam forum-forum internasional terkait ekonomi syariah juga penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
Kesimpulannya, kebijakan pemerintah yang memberikan insentif berupa sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan potensi yang besar dan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki peluang yang sangat baik untuk menjadi pusat ekonomi syariah global, dengan UMKM sebagai lokomotif pertumbuhannya. Namun, keberhasilan ini membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif yang luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.