Pemerintah Indonesia bersiap untuk mengambil langkah signifikan dalam sektor energi dengan rencana penghentian impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Singapura. Langkah ini, yang diumumkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menandai pergeseran strategi impor BBM Indonesia dan berpotensi mengubah lanskap geopolitik energi regional. Saat ini, Singapura menyuplai 54-59% kebutuhan impor BBM Indonesia. Rencana ini, yang dikonfirmasi akan diimplementasikan secara bertahap dalam enam bulan ke depan, akan mengalihkan sumber impor ke Amerika Serikat dan negara-negara Timur Tengah.
Keputusan ini didasari atas hasil evaluasi mendalam terhadap harga BBM impor. Menurut Bahlil Lahadalia, harga BBM dari Singapura ternyata tidak jauh berbeda dengan harga dari Timur Tengah. "Setelah saya cek, kok harganya sama dibandingkan dengan dari negara Middle East. Ya kalau begitu, kita mulai berpikir bahwa mungkin, bukan kata mungkin lagi nih, sudah hampir pasti kita akan mengambil minyak dari negara lain yang bukan dari negara itu," ujarnya dalam pernyataan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi faktor utama dalam keputusan ini. Mengimpor BBM dari Singapura dengan harga yang setara dengan negara-negara Timur Tengah dinilai tidak efisien dan tidak menguntungkan bagi Indonesia. Dengan mengalihkan sumber impor, Indonesia berpotensi mendapatkan harga yang lebih kompetitif atau setidaknya mendiversifikasi sumber pasokan untuk menghindari ketergantungan pada satu negara.
PT Pertamina (Persero), sebagai perusahaan pelat merah yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi BBM di Indonesia, menyatakan kesiapannya untuk mendukung rencana pemerintah. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa perusahaan akan melakukan kajian komprehensif atas rencana tersebut sambil menunggu arahan resmi dari pemerintah. "Prinsipnya kita akan mengikuti arahan pemerintah. Sambil menunggu arahan resmi, kami juga akan mengkaji dan mensimulasikan seluruh aspek secara komprehensif, termasuk logistic costnya," ungkap Fadjar saat dihubungi detikcom, Minggu (11/5/2025).
Pertamina juga tengah melakukan revitalisasi fasilitas di sejumlah dermaga penerimaan BBM. Meskipun demikian, Fadjar menekankan bahwa proyek revitalisasi tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan rencana peralihan impor BBM. Perbaikan infrastruktur ini justru menjadi bagian dari persiapan jangka panjang untuk menghadapi perubahan pola impor BBM Indonesia yang akan melibatkan kapal-kapal pengangkut BBM berukuran lebih besar dari Timur Tengah dan Amerika Serikat.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa rencana penghentian impor BBM dari Singapura akan dilakukan secara bertahap. Targetnya, dalam waktu enam bulan, proporsi impor dari Singapura akan berkurang secara signifikan, dan pada akhirnya dihentikan sepenuhnya. "Bertahapan ya. Tahap sekarang mungkin bisa sampai 50-60 persen. Dan mungkin suatu saat akan nol," katanya.
Persiapan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan transisi ini. Indonesia tengah membangun dermaga-dermaga yang mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang dibutuhkan untuk mengangkut BBM dari jarak jauh. "Sekarang kita, Pertamina, lagi membangun dermaga-dermaga yang bisa impor yang besar. Karena kalau dari Singapura kan kapalnya yang kecil-kecil. Itu juga salah satu alasan. Jadi kita membangun yang besar, supaya satu kali tidak ada masalah," jelas Bahlil.
Selain pertimbangan ekonomi, keputusan ini juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Pemerintah AS saat ini menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap produk Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS, menawarkan pembelian LPG, minyak, dan BBM sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan yang lebih luas.
"Tidak hanya itu, ini ada masalah geopolitik, geoekonomi. Kita mungkin juga harus membuat keseimbangan bagi yang lain," tambah Bahlil. Negosiasi ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi dan politiknya dengan berbagai negara, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu pasar tunggal.
Langkah Indonesia untuk menghentikan impor BBM dari Singapura merupakan strategi yang kompleks dan berlapis. Di satu sisi, ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mencari sumber energi yang lebih kompetitif. Di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan upaya Indonesia untuk mendiversifikasi hubungan perdagangannya dan mengurangi ketergantungan pada satu negara, sekaligus merespon dinamika geopolitik global yang kompleks.
Keberhasilan rencana ini akan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, keberhasilan negosiasi dengan AS untuk mengurangi atau menghapus tarif resiprokal. Kedua, kelancaran pembangunan dan operasionalisasi infrastruktur pelabuhan yang mampu menampung kapal-kapal pengangkut BBM berukuran besar. Ketiga, kemampuan Pertamina untuk mengelola transisi impor BBM secara efektif dan efisien, memastikan pasokan BBM tetap terjaga dan harga tetap stabil.
Rencana ini memiliki implikasi yang luas, baik bagi Indonesia maupun bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini berpotensi mempengaruhi dinamika perdagangan energi di kawasan dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Ke depan, perkembangan implementasi rencana ini akan terus menjadi sorotan, khususnya terkait dampaknya terhadap harga BBM di dalam negeri dan hubungan ekonomi-politik Indonesia dengan berbagai negara mitra.