Jakarta, 8 Agustus 2025 – PT Bio Farma (Persero), perusahaan farmasi milik negara, tengah gencar melakukan pendekatan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengamankan penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan. Langkah ini diambil di tengah keterbatasan modal kerja perusahaan yang menghambat pengembangan sejumlah vaksin penting. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).
Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, secara langsung menyampaikan upaya perusahaan dalam mencari suntikan dana tersebut. "Kami memang tahun lalu sudah mengajukan PMN, namun sekarang prosesnya beralih melalui Danantara. Kami telah melakukan pendekatan, dan kami berharap proses ini berjalan lancar," ujar Shadiq.
Pernyataan Shadiq ini mengkonfirmasi kebutuhan mendesak Bio Farma akan tambahan modal. Kemampuan perusahaan dalam mengembangkan portofolio vaksinnya, termasuk vaksin rotavirus, vaksin tifoid suntik (TVC), dan vaksin hexavalent (vaksin kombinasi), terkendala oleh keterbatasan likuiditas.
"Jujur saja, kami masih menghadapi keterbatasan modal kerja," akui Shadiq. Ia juga menyinggung proses restrukturisasi yang tengah dijalani oleh Kimia Farma dan Kimia Farma Apotek, yang berdampak pada kondisi keuangan secara keseluruhan. "Restrukturisasi ini melibatkan 13 bank dan diharapkan selesai pada akhir Mei," tambahnya, tanpa merinci lebih lanjut detail kendala yang dihadapi.
Shadiq memaparkan rencana strategis Bio Farma dalam jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek (2025), fokus utama adalah restrukturisasi keuangan, reorientasi bisnis yang lebih efisien, dan penerapan strategi yang sistematis dan terukur. Sementara itu, jangka menengah (2025-2029) akan diarahkan pada penguatan portofolio bisnis, khususnya pengembangan produk-produk farmasi baru.
"Kami akan mendorong pengembangan produk farmasi baru dan memperkuat integrasi dengan ekosistem kesehatan yang lebih luas," jelas Shadiq. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dan komitmen Bio Farma untuk tetap menjadi mitra utama pemerintah dalam program kesehatan nasional dan global. Upaya ini, menurutnya, didukung oleh sistem pelaporan keuangan yang telah ditingkatkan dan diintegrasikan.
Sebelumnya, pada Rabu (10/7/2024), Bio Farma telah mengajukan proposal PMN sebesar Rp 2,21 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut diproyeksikan untuk pembangunan sarana produksi baru, termasuk bangunan, alat, dan mesin, yang akan digunakan untuk memproduksi berbagai jenis vaksin.
"PMN ini ditujukan untuk membangun sarana produksi yang mampu menghasilkan vaksin hingga 1 miliar dosis," ungkap Shadiq dalam RDP sebelumnya. Rinciannya, 700 juta dosis berupa drug substance (bahan baku) dan 300 juta dosis berupa drug product (produk jadi).
Permohonan PMN melalui Danantara ini menjadi strategi kunci bagi Bio Farma untuk mengatasi kendala finansial dan memastikan kelanjutan pengembangan vaksin-vaksin strategis. Keberhasilan pendekatan ini akan sangat menentukan kemampuan Bio Farma dalam menjalankan perannya sebagai produsen vaksin nasional dan berkontribusi pada ketahanan kesehatan Indonesia. Keberhasilan Bio Farma dalam mendapatkan suntikan modal ini juga akan menjadi indikator penting bagi kepercayaan investor terhadap sektor farmasi dalam negeri.
Namun, proses pengadaan PMN melalui Danantara masih memerlukan waktu dan evaluasi yang cermat dari berbagai pihak. Komisi VI DPR RI, sebagai lembaga pengawas, akan terus memantau perkembangan proses ini dan memastikan penggunaan dana PMN sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara menjadi hal yang krusial dalam memastikan keberhasilan program ini.
Keberhasilan Bio Farma dalam mendapatkan PMN melalui Danantara tidak hanya akan berdampak positif pada pengembangan vaksin di dalam negeri, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam industri farmasi global. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa di sektor kesehatan. Namun, tantangan masih ada di depan, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana yang diterima. Keberhasilan Bio Farma dalam mengelola PMN akan menjadi tolok ukur keberhasilan strategi pemerintah dalam mendukung pengembangan industri farmasi nasional. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, sangatlah penting untuk memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat Indonesia.