Jakarta, 8 Mei 2025 – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah (nama diganti untuk konsistensi dan realisme, asumsi berdasarkan konteks berita), menyampaikan permohonan maaf kepada para pengemudi ojek online (ojol) atas ketidakoptimalan kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) Lebaran 2025. Dalam diskusi publik di Plaza BPJAMSOSTEK Kuningan, Jakarta Selatan, Menaker mengakui keterbatasan waktu dalam merumuskan kebijakan tersebut yang berdampak pada hasil yang belum sepenuhnya memuaskan para pekerja informal ini.
"Saya mohon maaf kepada para driver ojol jika BHR Lebaran kemarin belum optimal," ujar Menaker. "Proses pembahasannya memang singkat, namun kebijakan ini merupakan hasil terbaik dari musyawarah bersama para driver dan operator aplikasi pada saat itu. Kami berupaya semaksimal mungkin, namun menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki."
Menaker menjelaskan, waktu yang terbatas dalam merumuskan kebijakan BHR – yang diputuskan beberapa bulan sebelum Lebaran – menjadi kendala utama. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan para perusahaan aplikasi juga turut mempengaruhi fleksibilitas dalam menentukan besaran bonus. "Semakin lama kita berdiskusi, semakin terbatas pula fleksibilitas finansial aplikator," tambahnya.
Kritik tajam pun telah diterima Menaker atas kebijakan BHR ini. Bahkan, beberapa kalangan akademisi menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang keliru. "Ada yang menyebut saya bodoh karena kebijakan ini. Ada yang mempertanyakan asal-usul kebijakan BHR dan contoh penerapannya di negara lain," ungkap Menaker. "Saya, sebagai seorang profesor, pun mendapatkan kritik serupa dari sesama akademisi. Namun, saya ingin menekankan bahwa BHR ini bukan sekadar soal best practice manajemen Barat, melainkan refleksi dari DNA bangsa Indonesia, yaitu semangat gotong royong dan kepedulian di hari keagamaan."
Menaker menekankan bahwa kebijakan BHR lahir dari realitas unik kondisi pekerja Indonesia, yang menuntut pendekatan berbeda dari teori manajemen konvensional. "Jangan diukur dengan standar best practice atau buku manajemen Barat," tegasnya. "Pengalaman saya selama enam tahun tinggal di Amerika Serikat memberikan pemahaman mendalam tentang teori manajemen Barat. Namun, teori-teori tersebut kurang mengakomodasi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia."
Ia menambahkan, kebijakan BHR ini tidak memiliki rujukan langsung dari negara lain karena semangat gotong royong yang mendasarinya merupakan karakteristik khas Indonesia. "Ini bukan sekadar soal menerapkan teori manajemen, tetapi tentang merespon kebutuhan dan karakteristik pekerja Indonesia," jelasnya.
Menaker berharap ke depannya, proses diskusi dan kolaborasi yang melibatkan para driver ojol dan seluruh pemangku kepentingan dapat ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan BHR yang lebih optimal dan berkeadilan di masa mendatang. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan BHR Lebaran 2025 akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan tersebut.
"Ke depan, kita akan terus berdiskusi dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait, termasuk para driver ojol, untuk menyempurnakan kebijakan BHR," kata Menaker. "Tujuannya adalah untuk memastikan agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi para pekerja dan sejalan dengan semangat keadilan sosial."
Pernyataan Menaker ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan yang menyangkut kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja informal seperti driver ojol. Namun, pernyataan maaf dan penjelasan mengenai keterbatasan waktu dan tantangan finansial juga mengungkapkan kompleksitas dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi finansial perusahaan aplikasi dan semangat gotong royong yang kental dalam budaya Indonesia. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh pihak. Perlu kajian lebih mendalam dan perencanaan yang matang untuk memastikan kebijakan BHR di masa mendatang benar-benar mampu menjawab harapan dan kebutuhan para driver ojol. Transparansi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.