Jakarta, 5 Mei 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabar mengejutkan terkait pengelolaan aset negara. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, beliau mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga yang dibentuk untuk mengelola aset-aset strategis negara, diperkirakan akan mengelola aset senilai US$ 1,04 triliun atau setara dengan Rp 17.076 triliun (berdasarkan kurs Rp 16.420 per dolar AS). Angka fantastis ini didapatkan dari penjumlahan assets under management (AUM) Danantara yang mencapai US$ 982 miliar (sekitar Rp 16.118 triliun), ditambah dengan aset-aset strategis yang akan segera diserahkan ke pengelolaan Danantara, yaitu kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran.
"Saudara-saudara, Danantara ini sesuatu yang luar biasa," ujar Presiden Prabowo dalam paparannya. "Kita tidak sadari betapa kayanya negara ini. Setelah konsolidasi, kita kaget bahwa AUM kita mencapai US$ 982 miliar. Meski kita mengambil angka konservatif sekitar US$ 900 miliar, ini tetap angka yang sangat signifikan. Ini baru AUM, belum termasuk aset-aset lain seperti saham BUMN yang juga akan dikelola," tambahnya.
Presiden Prabowo menjelaskan lebih lanjut mengenai aset GBK yang akan dikelola Danantara. Beliau mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari seorang pengusaha, nilai aset kompleks GBK diperkirakan mencapai US$ 30 miliar (sekitar Rp 492,6 triliun) saat ini. "Aset Senayan, kompleks GBK, nilainya, saya diberi tahu pengusaha, US$ 25 miliar sepuluh tahun lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik menjadi sekitar US$ 30 miliar," kata Presiden Prabowo, seraya menanyakan konfirmasi kepada pihak terkait. "Berarti US$ 982 miliar ditambah US$ 30 miliar, kita sudah tembus US$ 1 triliun," tegasnya.
Pernyataan Presiden Prabowo ini menyoroti masalah pengelolaan dan pencatatan aset negara selama beberapa dekade terakhir. Kurangnya kejelasan kepemilikan aset negara selama ini menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo menekankan pentingnya perhatian khusus dari para menteri terhadap keberadaan dan pengelolaan aset-aset negara. "Selama sekian puluh tahun, Senayan itu tidak jelas kepemilikannya, ini dikuasai pihak ini, itu dikuasai pihak lain," ungkap Presiden Prabowo, menggambarkan kondisi yang memprihatinkan tersebut.
Selain GBK, Presiden Prabowo juga menyebutkan aset negara di kawasan Kemayoran yang seluas lebih dari 400 hektar. Kawasan ini juga akan diserahkan kepada Danantara untuk dikelola, dengan perkiraan nilai aset mencapai US$ 40 miliar (sekitar Rp 656,8 triliun). "Ternyata ada lagi Kemayoran, lebih dari 400 hektar, mungkin sekitar US$ 40 miliar di situ. Nanti itu pun akan kita serahkan untuk dikelola Danantara. Berarti sudah mungkin mencapai US$ 1,04 triliun. Belum lagi aset-aset lain di seluruh Indonesia," jelasnya.
Pengumuman ini menandai langkah signifikan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan aset negara secara lebih efektif dan transparan. Selama ini, potensi ekonomi dari aset-aset strategis negara belum tergali secara optimal. Dengan pengelolaan terpusat melalui BPI Danantara, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Hal ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara dan percepatan pembangunan nasional.
Angka US$ 1,04 triliun merupakan perkiraan awal dan masih mungkin mengalami revisi setelah dilakukan audit dan penilaian aset yang lebih komprehensif. Proses penyerahan aset-aset ke Danantara juga akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan aspek legalitas dan tata kelola yang baik.
Keberhasilan pengelolaan aset-aset ini oleh Danantara akan sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan manajemen Danantara dalam mengelola investasi, meminimalisir risiko, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Pemerintah juga perlu memastikan pengawasan yang ketat terhadap kinerja Danantara untuk mencegah potensi penyimpangan dan korupsi.
Pengumuman ini juga memicu pertanyaan tentang strategi investasi Danantara ke depan. Bagaimana Danantara akan mengelola aset-aset yang sangat beragam ini? Apa saja rencana investasi yang akan dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah dan pihak Danantara untuk memberikan kepastian dan kepercayaan publik.
Secara keseluruhan, pengumuman Presiden Prabowo tentang pengelolaan aset negara melalui BPI Danantara merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang profesional. Pemantauan dan evaluasi kinerja Danantara secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa aset negara dikelola secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Ke depan, publik menantikan transparansi lebih lanjut mengenai detail pengelolaan aset-aset tersebut dan rencana investasi yang akan dilakukan oleh Danantara.