Perbedaan signifikan dalam sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) antara Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan. Kedua negara tetangga ini, meski sama-sama menganut sistem pemerintahan dan ekonomi yang berbasis pada negara bangsa, menunjukkan perbedaan mencolok dalam kebijakan remunerasi bagi aparatur negaranya. Studi perbandingan ini akan mengkaji seluk-beluk sistem penggajian PNS di kedua negara, mengungkapkan disparitas yang ada, dan menganalisis implikasinya.
Malaysia: Kenaikan Gaji dan Fokus pada Kinerja
Pada Desember 2024, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan kenaikan gaji PNS lebih dari 13 persen. Kenaikan ini, yang merupakan yang pertama sejak 2012, bukanlah kebijakan serampangan. Pemerintah Malaysia menekankan selektivitas dalam pemberian kenaikan gaji, hanya diberikan kepada PNS yang dinilai memiliki kinerja dan integritas yang baik. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah Malaysia untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas birokrasi.
Kenaikan gaji ini juga bertujuan untuk mengatasi disparitas gaji yang signifikan antar level PNS di Malaysia. Sebelumnya, terdapat perbedaan yang cukup besar antara gaji PNS di level tertinggi dan terendah, dengan selisih hingga 19,5 kali lipat. Kenaikan gaji diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ini dan meningkatkan kesejahteraan PNS secara merata.
Pemerintah Malaysia menjamin gaji minimum PNS mencapai RM 2.000 atau setara dengan Rp 7,72 juta (berdasarkan kurs Rp 3.860 per 28 April 2025). Angka ini merupakan total pendapatan yang mencakup gaji pokok, tunjangan, dan komponen lain. Sebelum kenaikan, gaji bulanan PNS Malaysia rata-rata sekitar RM 1.795 atau sekitar Rp 6,9 juta. Implementasi kenaikan gaji dilakukan secara bertahap sejak Desember 2024, disesuaikan dengan jenjang kepangkatan.
Sistem penggajian PNS Malaysia yang menekankan pada kinerja ini, menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil. Seleksi ketat dalam pemberian kenaikan gaji menjadi mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa peningkatan remunerasi diberikan kepada mereka yang berkontribusi nyata bagi negara.
Indonesia: Kompleksitas Sistem Penggajian dan Tantangannya
Berbeda dengan Malaysia, sistem penggajian PNS di Indonesia lebih kompleks. Besaran gaji PNS di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk golongan, masa kerja, tunjangan, dan berbagai variabel lainnya. Secara umum, PNS di Indonesia dibagi ke dalam empat golongan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024, terdapat rincian gaji pokok PNS Indonesia untuk setiap golongan. Namun, angka gaji pokok tersebut hanyalah sebagian kecil dari total pendapatan PNS. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, perlu dipertimbangkan berbagai tunjangan yang diterima, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan lain sebagainya.
Sebagai contoh, seorang PNS golongan 1b dengan masa kerja 3 tahun, beristri dan memiliki satu anak, mungkin menerima gaji minimal sekitar Rp 5,95 juta. Angka ini merupakan gabungan dari gaji pokok dan beberapa tunjangan. Namun, perlu dicatat bahwa total pendapatan ini dapat bervariasi tergantung pada posisi jabatan dan berbagai tunjangan lainnya.
Tunjangan jabatan struktural, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007, hanya diberikan kepada PNS yang menduduki posisi tertentu dalam struktur organisasi. Hal ini menciptakan disparitas pendapatan yang signifikan antar PNS, tergantung pada posisi dan tanggung jawabnya.
Sistem penggajian PNS di Indonesia yang kompleks ini, menimbulkan beberapa tantangan. Pertama, tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penggajian masih perlu ditingkatkan. Kedua, kesenjangan pendapatan antar PNS masih cukup besar, menciptakan potensi ketidakadilan dan demotivasi bagi PNS di level bawah. Ketiga, kompleksitas sistem ini seringkali menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi PNS dalam memahami hak dan kewajibannya.
Perbandingan dan Implikasi
Perbandingan sistem penggajian PNS di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Malaysia menekankan pada kinerja dan transparansi dalam pemberian kenaikan gaji, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, kesenjangan pendapatan, dan kompleksitas sistem.
Sistem Malaysia yang lebih terfokus pada kinerja, berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas birokrasi. Namun, sistem ini juga berisiko menciptakan persaingan yang tidak sehat dan tekanan yang berlebihan bagi PNS. Di sisi lain, sistem Indonesia yang lebih kompleks, menawarkan fleksibilitas dalam memberikan tunjangan dan insentif, namun juga rentan terhadap korupsi dan ketidakadilan.
Untuk meningkatkan sistem penggajian PNS di Indonesia, perlu dilakukan beberapa reformasi. Pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penggajian. Kedua, penyederhanaan sistem penggajian agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh PNS. Ketiga, pengembangan sistem yang lebih adil dan merata dalam memberikan tunjangan dan insentif. Keempat, pengembangan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan untuk memastikan bahwa kenaikan gaji diberikan kepada PNS yang berkinerja baik.
Kesimpulannya, perbandingan sistem penggajian PNS di Indonesia dan Malaysia memberikan pelajaran berharga. Malaysia menunjukkan contoh bagaimana sistem penggajian yang terfokus pada kinerja dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas birokrasi. Indonesia, di sisi lain, perlu melakukan reformasi untuk mengatasi tantangan dalam hal transparansi, kesenjangan pendapatan, dan kompleksitas sistem. Reformasi ini penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan adil bagi seluruh PNS di Indonesia.