Bogor, 2 Mei 2025 – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui peluncuran dua program tunjangan pendidikan bagi guru. Program ini, yang diumumkan di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, menyasar dua kelompok guru yang selama ini membutuhkan dukungan lebih: guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana dan guru honorer berpenghasilan rendah.
Langkah strategis ini dinilai sebagai upaya nyata untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan memberikan insentif finansial, program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kompetensi guru dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran bagi siswa.
Program pertama berfokus pada guru yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) atau diploma empat (D4). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa program ini akan memberikan tunjangan pendidikan sebesar Rp 3.000.000 per semester kepada sekitar 12.000 guru di seluruh Indonesia. "Ada program bantuan pendidikan untuk studi D4 atau S1 bagi guru yang belum D4 atau S1," ungkap Abdul Mu’ti. "Itu masing-masing Rp 3.000.000 per semester dan itu dialokasikan untuk sekitar 12 ribu guru di Indonesia," tambahnya.
Tunjangan ini diharapkan mampu meringankan beban finansial para guru yang ingin melanjutkan pendidikan, sehingga mereka dapat fokus pada peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik. Dengan demikian, program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan. Program ini juga secara tidak langsung mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi bagi para guru di seluruh Indonesia, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka.
Program kedua yang diluncurkan Prabowo Subianto menyasar guru honorer berpenghasilan rendah. Program ini memberikan tunjangan bulanan sebesar Rp 300.000 kepada sekitar 310.000 guru honorer di seluruh Indonesia. Tunjangan ini akan mulai disalurkan pada Juli 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Abdul Mu’ti menjelaskan kriteria guru honorer yang berhak menerima tunjangan ini. "Tahun ini kita mulai pada tahun ajaran baru, bulan Juli, dan itu yang menerima sekitar 310 ribu guru di Indonesia," ujarnya. Lebih rinci, ia menjelaskan bahwa penerima tunjangan adalah guru honorer yang belum tersertifikasi, dengan pendapatan berada di desil 1 hingga desil 10, dan tidak menerima tunjangan sosial apapun dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Pembatasan penerima tunjangan pada guru honorer yang belum tersertifikasi menunjukkan adanya fokus pada peningkatan kualitas guru secara bertahap. Dengan memberikan prioritas kepada guru yang belum tersertifikasi, program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru honorer, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang mereka layani.
Kriteria pendapatan yang mencakup desil 1 hingga desil 10 menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau guru honorer dari berbagai latar belakang ekonomi. Hal ini memastikan bahwa program ini benar-benar inklusif dan mampu memberikan dampak yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu guru honorer dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk tetap berkontribusi dalam dunia pendidikan.
Penggunaan data desil pendapatan juga menunjukkan adanya upaya untuk menargetkan bantuan secara tepat sasaran. Dengan menggunakan data desil pendapatan, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
Persyaratan tambahan bahwa penerima tunjangan tidak menerima tunjangan sosial dari Kemensos menunjukkan adanya upaya untuk menghindari duplikasi bantuan dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan menghindari duplikasi bantuan, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak guru honorer yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, peluncuran dua program tunjangan pendidikan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek bagi permasalahan ekonomi guru, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM pendidikan nasional. Komitmen Prabowo Subianto dalam hal ini patut diapresiasi, mengingat pentingnya peran guru dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.
Keberhasilan program ini tentunya bergantung pada berbagai faktor, termasuk efektivitas mekanisme penyaluran tunjangan, pengawasan terhadap penggunaan dana, dan evaluasi berkala terhadap dampak program. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar program ini dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi para guru dan sektor pendidikan Indonesia. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi model bagi program-program serupa di masa mendatang dan berkontribusi pada terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai negara maju dengan kualitas pendidikan yang tinggi.