Jakarta, 1 Mei 2025 – Rencana kontroversial menghapus sistem kerja outsourcing mengemuka pasca pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas. Pernyataan tegas Prabowo untuk menghapus sistem penunjukan pihak ketiga dalam pengelolaan tenaga kerja ini memicu beragam reaksi, khususnya dari kalangan pengusaha dan para ahli ketenagakerjaan. Meskipun langkah ini diklaim sebagai upaya peningkatan kesejahteraan buruh, implementasinya diprediksi akan menghadapi tantangan kompleks dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), sebuah badan yang beranggotakan pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia. DKBN ini akan memiliki peran krusial dalam menelaah kondisi buruh, mengevaluasi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Salah satu tugas utama DKBN yang telah diamanatkan Prabowo adalah melakukan kajian mendalam terkait penghapusan sistem outsourcing.
"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepet-cepetnya kita ingin menghapus outsourcing," tegas Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan utama media dan memicu perdebatan publik mengenai kelayakan dan dampak dari rencana tersebut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, memberikan tanggapan atas rencana ambisius Presiden tersebut. Ia mengakui bahwa jika rencana penghapusan outsourcing menjadi kebijakan eksekutif, maka seluruh pihak terkait wajib untuk mematuhinya.
"Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah ya harus dilakukan," tegas Noel saat ditemui wartawan di Universitas Pertamina. Namun, ia juga menekankan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai aspek teknis implementasi. Noel menyatakan bahwa terdapat sejumlah detail teknis yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh. Ia pun menunggu hasil kajian komprehensif dari DKBN untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
"Ya, kan itu pesan itu pasti ada hal lain yang sangat teknis yang harus dikerjakan," tambahnya, menunjukkan adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap potensi kendala implementasi di lapangan.
Meskipun Prabowo menekankan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, ia juga mengakui perlunya pendekatan yang realistis. Presiden menyadari bahwa regulasi ketenagakerjaan harus juga mempertimbangkan kepentingan investor dan pengusaha. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menghambat investasi asing dan dalam negeri, yang pada akhirnya dapat merugikan buruh sendiri.
"Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Prabowo, menunjukkan pertimbangannya terhadap potensi dampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.
Pernyataan Prabowo ini menyiratkan adanya dilema kebijakan. Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan buruh dengan menghapus sistem outsourcing yang dianggap kerap menimbulkan eksploitasi dan ketidakpastian kerja. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi agar lapangan kerja tetap tercipta dan perekonomian nasional tetap tumbuh.
Penghapusan outsourcing secara menyeluruh berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan. Pertama, perusahaan-perusahaan, terutama yang berukuran besar dan kompleks, mungkin akan kesulitan dalam mengelola seluruh tenaga kerja secara langsung. Kedua, biaya operasional perusahaan berpotensi meningkat secara signifikan karena perusahaan harus menanggung seluruh beban administrasi dan penggajian karyawan yang sebelumnya ditangani oleh pihak ketiga. Ketiga, terdapat kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika perusahaan tidak mampu menanggung beban biaya tambahan tersebut.
Selain itu, implementasi kebijakan ini juga memerlukan koordinasi yang sangat baik antar kementerian dan lembaga terkait. Perlu adanya regulasi yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa hak-hak buruh tetap terlindungi dan sekaligus tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Proses transisi dari sistem outsourcing ke sistem pengelolaan tenaga kerja langsung juga perlu direncanakan dengan matang agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi.
Para pakar ekonomi dan ketenagakerjaan pun telah memberikan berbagai pandangan yang beragam. Sebagian mendukung rencana ini sebagai langkah untuk melindungi hak-hak buruh dan meningkatkan keadilan kerja. Namun, sebagian lain memperingatkan potensi dampak negatif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menyarankan agar pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan pengusaha dan serikat pekerja, sebelum mengambil keputusan final.
Kesimpulannya, rencana penghapusan outsourcing oleh Presiden Prabowo merupakan kebijakan yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun bertujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, implementasinya memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, dan pertimbangan yang komprehensif terhadap potensi dampak ekonomi. Hasil kajian DKBN akan menjadi kunci dalam menentukan langkah selanjutnya dan menentukan apakah rencana ambisius ini dapat diwujudkan tanpa menimbulkan konsekuensi negatif yang lebih besar. Perdebatan publik dan diskusi yang konstruktif dari berbagai pihak akan sangat penting untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.