Jakarta, 1 Mei 2025 – Aksi May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, mencatat sejarah baru dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut, beserta jajaran kabinetnya, disambut antusias oleh para buruh dan dinilai sebagai tanda nyata komitmen pemerintah terhadap nasib dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Sedunia (SBS), Shoya Yoshida, dalam sambutannya di hadapan ribuan buruh yang memadati Monas, menyatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan momentum bersejarah dan bukti konkret dukungan pemerintah terhadap perjuangan kaum buruh. "Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia," tegas Yoshida.
Pernyataan Yoshida tersebut mengarahkan sorotan pada peran pemerintah dalam merespon tuntutan buruh yang selama ini seringkali dianggap kurang mendapat perhatian yang selayaknya. Kehadiran Presiden Prabowo, yang secara langsung menyaksikan aksi May Day ini, dipandang sebagai langkah signifikan dalam membangun jembatan dialog dan kerja sama antara pemerintah dan kaum buruh.
Yoshida juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketenagakerjaan sebagai landasan penting dalam penyusunan regulasi yang berpihak kepada buruh. Ia menekankan bahwa putusan MK tersebut harus dijadikan momentum untuk mereformasi sistem ketenagakerjaan agar lebih adil dan berpihak kepada kaum buruh. SBS, lanjutnya, akan terus mendukung perjuangan buruh Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. "Konfederasi Serikat Buruh Internasional akan terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Indonesia," tegas Yoshida, menunjukkan solidaritas internasional terhadap perjuangan buruh Indonesia.
Pernyataan Yoshida ini menunjukkan sebuah harapan baru bagi kaum buruh Indonesia yang selama ini sering kali berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kehadiran Presiden Prabowo di May Day 2025 diharapkan dapat menjadi titik balik dalam hubungan pemerintah dan buruh, membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan solusi yang lebih berpihak kepada kaum buruh.
Di sisi lain, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi salah satu tuntutan utama buruh tahun ini juga mendapat perhatian dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah sedang intens menangani masalah PHK ini. "Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," ujar Prasetyo kepada wartawan di Monas.
Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan pembahasan intensif mengenai isu PHK dalam beberapa minggu terakhir. Ia menekankan bahwa upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan dampak PHK saja, melainkan juga pada pencegahan di awal. "Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," jelasnya.
Pernyataan Mensesneg ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu PHK. Namun, perlu diperhatikan bahwa pernyataan ini masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara detail langkah-langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, kaum buruh mengharapkan kejelasan dan transparansi dari pemerintah mengenai langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah PHK ini.
Kehadiran Presiden Prabowo di May Day 2025 merupakan sebuah tanda positif bagi hubungan pemerintah dan buruh. Namun, keberhasilan upaya ini tergantung pada konsistensi pemerintah dalam merealisasikan komitmennya dan membangun dialog yang berkelanjutan dengan kaum buruh. Perlu diingat bahwa kesejahteraan buruh merupakan kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah, serikat buruh, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Lebih dari sekedar kehadiran fisik, partisipasi Presiden Prabowo di May Day 2025 harus dimaknai sebagai komitmen nyata untuk mendengarkan suara dan aspirasi kaum buruh. Ke depan, pemerintah diharapkan tidak hanya menanggapi tuntutan buruh secara reaktif, tetapi juga proaktif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kaum buruh dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan layak. Hal ini sangat penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan ini akan menjadi tolok ukur nyata dari komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, khususnya kaum buruh yang merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga momentum bersejarah ini dapat menjadi awal dari era baru hubungan industrial yang lebih adil dan sejahtera bagi semua pihak.