Jakarta, 30 April 2025 – Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui para pekerja Indonesia menjelang peringatan Hari Buruh. Gelombang PHK yang terus bergulir sejak pandemi hingga kini menjadi kekhawatiran besar bagi kalangan buruh, yang menilai pemerintah belum mampu memberikan solusi efektif untuk mengatasi masalah ini. Menanggapi keresahan tersebut, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyatakan komitmen untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna menangani masalah PHK dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
"Pemerintah akan terus melakukan koordinasi untuk memitigasi PHK yang terjadi di dunia usaha," tegas Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025). Ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam menangani masalah ini, bukan hanya berfokus pada penanganan dampak di hilir, melainkan juga mengantisipasi penyebabnya dari hulu.
Pendekatan holistik ini, menurut Prasetyo, akan diwujudkan melalui pembentukan Satgas PHK yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha dan perwakilan pekerja. Satgas ini diharapkan mampu mensinkronisasikan langkah-langkah mitigasi agar PHK dapat dicegah sedini mungkin. "Kita tidak ingin hanya menangani PHK di hilir, tetapi secara menyeluruh, komprehensif, dari hulu ke hilir, dari sektor usaha hingga sektor industri," jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas tersebut juga akan berperan dalam memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Jika PHK terpaksa terjadi, Satgas akan mendampingi semua pihak yang terkena dampak untuk mendapatkan hak-haknya, dan segera mungkin kita atasi dengan menciptakan lapangan kerja baru," tambahnya.
Pernyataan Mensesneg ini menanggapi keresahan yang meluas di kalangan buruh. Masalah PHK dan minimnya lapangan kerja baru menjadi isu utama yang diangkat oleh serikat pekerja dalam peringatan Hari Buruh tahun ini. Para pekerja menilai gelombang PHK yang terjadi sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan, awal tahun 2025 telah diwarnai PHK massal di beberapa sektor, salah satunya industri tekstil dan garmen, dengan kasus PT Sritex sebagai contoh yang menonjol.
Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), mengungkapkan keprihatinannya atas gelombang PHK yang terus terjadi. "PHK massal terjadi sejak 2020, dan hingga Januari sampai sekarang masih banyak terjadi, salah satunya di Sritex dan perusahaan lainnya," ujarnya kepada detikcom, Selasa (29/4/2025). Pernyataan ini mencerminkan sentimen umum di kalangan buruh yang merasa terancam oleh ketidakpastian ekonomi dan kebijakan perusahaan yang cenderung memilih efisiensi dengan memangkas jumlah karyawan.
Senada dengan ASPIRASI, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satgas Khusus PHK. Iqbal bahkan telah menyampaikan usulan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dan mendapatkan respons positif berupa komitmen pemerintah untuk membentuk satgas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan persepsi antara pemerintah dan serikat pekerja mengenai urgensi penanganan masalah PHK.
Namun, pembentukan Satgas PHK saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini secara tuntas. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih nyata dengan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja dan perlindungan pekerja. Hal ini meliputi, antara lain, peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan, program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja, serta dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpotensi menyerap tenaga kerja.
Keberhasilan Satgas PHK juga bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Kerjasama yang erat antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sangat krusial untuk memastikan efektivitas satgas dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program juga menjadi kunci keberhasilan.
Tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Gelombang PHK yang terjadi mencerminkan kompleksitas masalah ekonomi dan dinamika industri di Indonesia. Namun, komitmen pemerintah untuk membentuk Satgas PHK dapat diinterpretasikan sebagai langkah awal yang positif. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pekerja Indonesia. Ke depan, pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap kinerja Satgas menjadi penting untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi angka PHK dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Harapannya, langkah ini dapat meredakan kecemasan para pekerja dan memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Keberhasilannya akan menjadi indikator nyata keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.