Jakarta, 29 April 2025 – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, memberikan penegasan tegas terkait sistem pembayaran nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di tengah sorotan dari pemerintah Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa pengembangan dan penerapan QRIS merupakan langkah strategis Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonomi digital dan memperkuat fondasi perekonomian nasional.
"QRIS bukan sekadar sistem pembayaran, melainkan bagian integral dari pembangunan ekosistem digital nasional yang inklusif," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya. "Teknologi ini telah terbukti secara signifikan membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi nontunai. Dampak positifnya telah dirasakan di berbagai sektor ekonomi."
Sikap pemerintah AS terhadap QRIS, menurut Eddy, harus dimaknai dalam konteks persaingan ekonomi global yang semakin ketat. Setiap negara, tegasnya, memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk dalam menjaga kedaulatan ekonomi digital. Dorongan pemerintah Indonesia terhadap penggunaan QRIS, karenanya, merupakan langkah yang sepenuhnya wajar dan terukur.
"Kita tidak sedang menutup pintu bagi pihak luar," tegas Eddy. "Namun, kita juga tidak bisa membiarkan dominasi sistem pembayaran asing tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat. Ini bukan soal proteksionisme semata, melainkan soal menjaga kemandirian ekonomi nasional dan mencegah potensi eksploitasi ekonomi oleh pihak asing."
Lebih lanjut, Eddy menanggapi isu keterbukaan pasar dan persaingan sistem pembayaran dengan pendekatan yang seimbang dan proporsional. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dan persaingan yang sehat dalam sektor strategis ini.
"Jika ada perusahaan asing yang ingin berpartisipasi dalam sistem pembayaran nasional kita, pintu terbuka lebar," ujarnya. "Namun, mereka harus tunduk pada regulasi yang berlaku di Indonesia dan siap bersaing secara fair dengan pelaku usaha lokal. Tidak ada tempat bagi praktik monopoli atau persaingan tidak sehat yang merugikan ekonomi nasional."
Eddy juga secara khusus menyoroti sifat QRIS yang inklusif dan kolaboratif. Sistem ini, menurutnya, dirancang untuk mendukung kerjasama, termasuk dengan mitra internasional, sepanjang prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan.
"QRIS bukanlah sistem yang tertutup dan eksklusif," jelas Eddy. "Siapa pun, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin berpartisipasi, harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar yang berlaku. Kita terbuka untuk kolaborasi, namun tetap berpegang teguh pada aturan main yang telah disepakati."
Sebagai anggota DPR RI Komisi XII, Eddy mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas, untuk tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal yang berpotensi menghambat proses digitalisasi yang sedang digencarkan pemerintah.
"Kita tidak boleh goyah hanya karena ada tekanan atau keberatan dari luar," tegasnya. "Fokus kita harus tetap tertuju pada pemberdayaan rakyat, khususnya UMKM, dan percepatan inklusi keuangan nasional. Itulah prioritas utama kita. Keberhasilan digitalisasi ekonomi Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global."
Eddy menekankan bahwa QRIS telah terbukti mampu mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Kemudahan akses dan efisiensi transaksi yang ditawarkan QRIS telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.
Lebih jauh, Eddy juga menyoroti pentingnya keamanan dan perlindungan data dalam sistem pembayaran digital. Ia menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan kejahatan siber. Pemerintah, menurutnya, harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengawasan untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS.
Dengan demikian, penegasan Eddy Soeparno terkait QRIS tidak hanya sebatas dukungan terhadap sebuah sistem pembayaran, melainkan juga merupakan pernyataan sikap yang tegas dalam menjaga kedaulatan ekonomi digital Indonesia. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu padu dalam membangun ekosistem digital nasional yang kuat, inklusif, dan berdaya saing global, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemandirian ekonomi. QRIS, menurutnya, adalah bukti nyata komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi digital yang berdaulat dan berkeadilan.