Jakarta, 28 April 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam arahannya kepada perusahaan pelat merah dan BPI Danantara di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan hari ini, Presiden Prabowo tegas menolak praktik politik identitas dan penunjukan direksi yang didasarkan pada faktor suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta afiliasi partai politik. Ia menekankan perlunya profesionalisme dan dedikasi tinggi dalam memimpin BUMN demi kepentingan rakyat Indonesia.
"Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik," tegas Presiden Prabowo. "Ini harus anak Indonesia yang bekerja keras untuk rakyat Indonesia," lanjutnya, menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengisian posisi strategis di BUMN.
Pernyataan Presiden Prabowo ini bukan sekadar seruan, melainkan sebuah instruksi yang menuntut perubahan signifikan dalam tata kelola BUMN. Ia meminta dilakukan evaluasi yang komprehensif dan objektif terhadap kinerja seluruh direksi BUMN. Evaluasi tersebut, menurut Presiden, tidak hanya berfokus pada angka-angka kinerja semata, tetapi juga mencakup aspek karakter, integritas, dan etika kerja.
"Saya serahkan manajemen harus mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Dan semua wataknya, akhlaknya, dan prestasinya," tandas Presiden Prabowo. "Kalau dia tidak berprestasi, dia malas-malasan, kalau dia melakukan praktik yang tidak benar dan menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti."
Presiden Prabowo tidak main-main dalam penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen BUMN. Ia menegaskan bahwa direksi yang terbukti melakukan pelanggaran, baik berupa kemalasan, korupsi, maupun penyalahgunaan wewenang, harus segera diganti. Tidak ada toleransi bagi mereka yang mengabaikan tanggung jawab dan amanah yang diembannya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar penggantian direksi yang tidak memenuhi standar kinerja dan integritas dilakukan dengan mekanisme yang tepat dan terukur. Ia mendorong promosi internal bagi talenta-talenta terbaik yang telah terbukti kompetensinya di dalam BUMN.
"Yang baik dari bawah di dalam bisa dipromosikan," ujar Presiden Prabowo. "Kalau tidak, cari ahli yang baik. Harus yang profesional." Pernyataan ini menunjukkan komitmen Presiden untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan BUMN yang berpotensi dan berdedikasi. Namun, ia juga menekankan perlunya mencari keahlian dan profesionalisme dari luar jika memang dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi kunci.
Seruan Presiden Prabowo untuk evaluasi besar-besaran terhadap direksi BUMN ini mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap tata kelola perusahaan pelat merah. Selama ini, terdapat kekhawatiran akan adanya praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan negara dan menghambat kinerja BUMN. Penunjukan direksi yang didasarkan pada faktor-faktor di luar kompetensi dan integritas, seperti afiliasi politik atau identitas, dianggap sebagai salah satu penyebab utama permasalahan tersebut.
Dengan instruksi tegas ini, Presiden Prabowo berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan akuntabel di BUMN. Ia ingin memastikan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah ini dikelola secara efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan meminimalisir potensi kerugian negara akibat praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.
Arahan Presiden Prabowo ini memiliki implikasi yang luas bagi masa depan BUMN. Ia menandai sebuah babak baru dalam tata kelola BUMN yang menekankan pada prinsip-prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Keberhasilan implementasi arahan ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, dewan komisaris, dan manajemen BUMN itu sendiri.
Evaluasi yang menyeluruh dan objektif, serta proses penggantian direksi yang transparan dan berdasarkan merit, akan menjadi kunci keberhasilan reformasi BUMN yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Proses ini membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan, namun hasilnya akan sangat menentukan bagi kemajuan dan keberlanjutan BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
Ke depan, publik akan menantikan langkah-langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi dan penggantian direksi menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa reformasi BUMN ini berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Keberhasilan reformasi ini akan menjadi indikator penting keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Publik pun berharap agar proses ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan dengan tegas dan konsisten.