Jakarta, 28 April 2025 – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan penolakan Indonesia terhadap permintaan ekspor beras dari sejumlah negara, termasuk Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada prioritas utama pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian iklim dan fluktuasi produksi pangan global. Pernyataan tegas Mentan ini disampaikan menyusul pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, YB Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu, serta pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait permintaan ekspor beras dari beberapa negara lain.
"Kita upayakan dulu, stok kita perkuat, yang penting kita dulu cukup dalam negeri," tegas Amran saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Pertanian, Sabtu (26/4/2025). Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri sebelum mempertimbangkan ekspor. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Amran menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi dampak negatif perubahan iklim terhadap produksi pangan. "Kita harus siap kecukupan kita, bila perlu kita siapkan betul-betul lebih dari cukup bila perlu. Kenapa? Iklim tidak bersahabat. Kita harus mengantisipasi terburuk. Jangan sampai terjadi seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina," paparnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengambil langkah proaktif untuk mencegah krisis pangan yang mungkin terjadi akibat faktor eksternal, dengan menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Pengalaman negara-negara lain yang mengalami kesulitan pangan menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan beras nasional.
Pertemuan dengan Menteri Pertanian Malaysia pada Selasa (22/4/2025) menjadi momentum penting dalam konteks ini. Malaysia, yang tengah menghadapi tantangan ketersediaan beras, secara langsung mengajukan permintaan impor beras dari Indonesia. Namun, Amran dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia belum dapat memenuhi permintaan tersebut. "Menarik, tadi menanyakan ‘apa bisa kami (Malaysia) impor beras dari Indonesia?’ Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu," ungkap Amran usai pertemuan. Penolakan ini bukan semata-mata penolakan diplomatik, melainkan refleksi dari kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan konfirmasi mengenai permintaan ekspor beras dari beberapa negara lain. Meskipun Presiden tidak menyebutkan negara-negara tersebut secara spesifik, ia mengakui adanya permintaan langsung dari beberapa negara untuk mendapatkan pasokan beras dari Indonesia. Namun, Presiden Prabowo memberikan arahan yang mengedepankan aspek kemanusiaan dalam pengambilan keputusan terkait ekspor beras.
"Saya izinkan dan saya perintahkan, kirim beras ke mereka, dan kalau perlu, sekarang. Ini atas dasar kemanusiaan. Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi, plus angkutan, plus administrasi kembali," ujar Presiden Prabowo dalam peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025). Pernyataan Presiden ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab kemanusiaan. Ekspor beras yang diizinkan didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan bukan semata-mata untuk keuntungan ekonomi. Prioritas tetap diberikan pada pemulihan biaya produksi dan distribusi.
Perbedaan pendekatan antara Mentan Amran Sulaiman dan Presiden Prabowo Subianto perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Mentan Amran Sulaiman menekankan pada strategi ketahanan pangan jangka panjang dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan diplomasi internasional dalam memberikan izin ekspor beras. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus menjalankan tanggung jawab internasional.
Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah Indonesia untuk sementara menunda ekspor beras mencerminkan prioritas utama pada ketahanan pangan nasional. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti potensi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, serta faktor eksternal seperti permintaan internasional. Meskipun terdapat permintaan dari beberapa negara, termasuk Malaysia, Indonesia memilih untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum mempertimbangkan ekspor. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan beras bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini juga menunjukkan langkah proaktif dalam mengantisipasi potensi krisis pangan di masa depan, dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah mengalami kesulitan pangan. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai ekspor beras atas dasar kemanusiaan menunjukkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dinilai sebagai langkah yang bijak dan terukur dalam konteks menjaga ketahanan pangan nasional dan menjalankan peran diplomasi internasional.