Jakarta, 25 April 2025 – Pemerintah Indonesia mendapat sambutan positif dari Amerika Serikat (AS) terkait negosiasi tarif resiprokal yang dipicu oleh kebijakan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan apresiasi AS atas respons cepat dan proposal komprehensif yang diajukan Indonesia. Hal ini disampaikan Airlangga dalam konferensi pers virtual hari ini.
Airlangga menjelaskan bahwa AS secara keseluruhan mengapresiasi strategi, pendekatan, dan proposal yang diajukan Indonesia. Kedua negara sepakat untuk mempercepat proses negosiasi melalui kerja sama teknis yang lebih intensif. Bahkan, lima sektor khusus telah diidentifikasi untuk membentuk working group guna mempercepat pembahasan.
"Secara keseluruhan pemerintah AS mengapresiasi strategi dan pendekatan, serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia. Kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah dipersiapkan lima sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan," tegas Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Penandatanganan NDA ini menandai dimulainya fase negosiasi awal, menempatkan Indonesia di antara 20 negara yang telah memasuki tahap ini.
"Kita sudah masuk dalam fase negosiasi dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal," ungkap Airlangga.
Langkah selanjutnya, pemerintah Indonesia akan melakukan konsultasi internal dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri, sambil terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak AS untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis.
"Upaya pendekatan Indonesia telah diterima dan diapresiasi dengan sangat baik oleh USTR, Commerce maupun Treasury dan semua membuka ruang dialog serta memberikan kesempatan untuk pembahasan teknis secara detail dalam 2 minggu ke depan. Terdapat momentum yang baik untuk mendorong reformasi struktural yang sekarang sedang dilakukan untuk mendorong perdagangan dan investasi," tambah Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberikan keterangan dalam konferensi pers tersebut. Ia menekankan bahwa proposal yang diajukan Indonesia dinilai sebagai salah satu yang paling lengkap dan detail di antara negara-negara lain yang tengah bernegosiasi dengan AS. Kelengkapan dan detail proposal ini menjadi modal awal yang kuat bagi Indonesia dalam perundingan.
"Indonesia mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi. Kedua, yang dihargai adalah proposal Indonesia termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang menggambarkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa negosiasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan deregulasi demi kepentingan Indonesia. Proses ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah bilateral dengan AS, tetapi juga berkontribusi pada solusi permasalahan perdagangan global.
"Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu diharapkan akan terjadi sebuah manfaat bagi perekonomian Indonesia maupun bagi perekonomian regional dan dunia," pungkas Sri Mulyani.
Analisis dan Implikasi:
Apresiasi AS terhadap respons dan proposal Indonesia menandai babak baru dalam negosiasi tarif resiprokal. Kecepatan dan komprehensivitas proposal Indonesia menjadi kunci keberhasilan awal ini. Namun, jalan menuju kesepakatan final masih panjang dan penuh tantangan. Lima sektor yang akan dibahas dalam working group akan menjadi fokus utama negosiasi teknis dalam dua minggu ke depan. Hasil negosiasi ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor-sektor yang terdampak kebijakan tarif resiprokal AS.
Keberhasilan Indonesia dalam negosiasi ini tidak hanya bergantung pada strategi dan proposal yang kuat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk mengelola kepentingan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri. Konsultasi internal yang komprehensif menjadi krusial untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai sejalan dengan kepentingan nasional.
Lebih jauh, keberhasilan Indonesia juga bergantung pada kemampuan untuk bernegosiasi secara efektif dengan AS, mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Momentum positif ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong reformasi struktural yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Keberhasilan Indonesia dalam negosiasi ini juga akan memiliki implikasi regional dan global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, keberhasilan Indonesia dapat memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi kebijakan proteksionis AS. Hal ini juga dapat berkontribusi pada upaya menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pernyataan pemerintah Indonesia menunjukkan optimisme yang hati-hati. Meskipun apresiasi AS merupakan perkembangan positif, proses negosiasi masih panjang dan membutuhkan strategi yang cermat serta kerjasama yang solid antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan di Indonesia. Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi penentu bagi masa depan hubungan ekonomi Indonesia-AS dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.