Jakarta, 27 Oktober 2024 – Menjadi dosen, khususnya di perguruan tinggi swasta (PTS), bukanlah sekadar mengajar. Tugasnya meliputi penelitian, pengembangan karya ilmiah, pengabdian masyarakat, dan bahkan memegang jabatan struktural di lingkungan kampus. Namun, di balik peran penting ini, pertanyaan seputar besaran gaji dan kesejahteraan dosen swasta, khususnya di tahun 2025, tetap menjadi sorotan.
Berdasarkan data dari situs pencari kerja, kisaran gaji dosen swasta diproyeksikan mencapai Rp5.000.000 hingga Rp8.000.000 per bulan pada tahun 2025. Namun, angka tersebut perlu dikaji secara kritis. Pasalnya, besaran upah dosen di PTS sangat bervariasi dan bergantung sepenuhnya pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Tidak ada standar nasional yang baku, sehingga angka tersebut hanyalah gambaran umum dan tidak dapat dijadikan acuan pasti.
Lebih lanjut, regulasi ketenagakerjaan turut berperan penting dalam menentukan gaji minimum dosen swasta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan gaji dosen swasta setidaknya setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah kerjanya. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan masih banyak dosen PTS yang menerima gaji di bawah standar minimum tersebut, sebuah fakta yang mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.
Besaran gaji dosen swasta juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain status kepegawaian, masa kerja, beban kerja, dan isi perjanjian kerja yang disepakati dengan pihak kampus. Semakin tinggi kualifikasi akademik, masa kerja, dan beban mengajar, secara umum akan berbanding lurus dengan besaran gaji yang diterima. Namun, transparansi dan keadilan dalam sistem penggajian di banyak PTS masih perlu ditingkatkan.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, yang ditetapkan pada 10 September 2024 dan diundangkan pada 18 September 2024, sempat dipandang sebagai angin segar bagi kesejahteraan dosen swasta. Permen tersebut secara tegas menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan memberikan ancaman sanksi bagi kampus yang melanggar ketentuan tersebut. Permen ini juga menjabarkan berbagai jenis tunjangan yang menjadi hak dosen, termasuk tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan.
Namun, implementasi Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 mengalami penundaan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) saat ini tengah melakukan reviu dan evaluasi terhadap peraturan tersebut. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan dosen swasta yang menantikan peningkatan kesejahteraan mereka.
Selain gaji pokok, dosen swasta berhak atas berbagai tunjangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan terdaftar dalam nomor registrasi dosen dari departemen terkait. Besaran tunjangan ini didasarkan pada tingkat kesetaraan, masa kerja, dan kualifikasi akademik, serupa dengan sistem yang berlaku bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tunjangan khusus diberikan kepada dosen yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau daerah ke wilayah-wilayah khusus. Sementara itu, tunjangan kehormatan diberikan kepada dosen yang telah mencapai jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Meskipun terdapat regulasi yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan dosen swasta, realitas di lapangan masih menunjukkan disparitas yang cukup signifikan. Rendahnya gaji dan minimnya transparansi sistem penggajian di beberapa PTS menjadi tantangan yang perlu diatasi. Peran pemerintah dalam mengawasi implementasi peraturan dan memastikan kesejahteraan dosen swasta menjadi sangat krusial. Kejelasan dan konsistensi penerapan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 setelah revisi dan evaluasi sangat dinantikan, agar harapan peningkatan kesejahteraan dosen swasta dapat terwujud dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Pentingnya advokasi dan perlindungan bagi dosen swasta juga perlu terus digaungkan agar mereka dapat menjalankan tugas mulia mereka dengan layak dan terbebas dari beban ekonomi yang memberatkan. Ke depan, dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, perguruan tinggi swasta, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem penggajian yang adil, transparan, dan mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi para dosen swasta.