Jakarta, 16 April 2025 – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mendesak seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan proses administrasi dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi tahun anggaran 2024. Percepatan ini, menurut Menteri Rini, merupakan kunci keberhasilan program pengangkatan CASN yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan SK CPNS dan PPPK Formasi TA 2024 yang digelar secara virtual dan dihadiri seluruh instansi terkait, Menteri Rini menekankan perlunya komitmen nyata dari setiap kepala instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan CASN. "Kami membutuhkan komitmen konkret, bukan sekadar janji. Proses ini harus dipercepat agar target pengangkatan dapat tercapai tepat waktu," tegas Menteri Rini dalam keterangan resminya.
Rakor tersebut tidak hanya membahas percepatan penerbitan SK, tetapi juga menyoroti pentingnya ketersediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung proses administrasi pengangkatan. Menteri Rini juga mengingatkan kembali larangan keras terhadap rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya. Kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN, ditegaskan Menteri Rini, hanya berlaku hingga selesainya pengadaan CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pasca pengadaan CASN 2024, seluruh rekrutmen ASN akan sepenuhnya berpedoman pada sistem merit, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
"Kebijakan ini bukan untuk menutup akses, melainkan untuk membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara dalam mewujudkan birokrasi yang profesional," jelas Menteri Rini. Ia menekankan bahwa prinsip meritokrasi menjadi landasan utama dalam seleksi dan pengangkatan ASN ke depan.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat mencapai angka yang signifikan. Untuk CPNS, diperkirakan sebanyak 179.025 orang, sementara untuk PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang. Ditambah lagi dengan proyeksi pengangkatan PPPK tahap II sebanyak 328.515 orang, maka total CASN yang akan diangkat diperkirakan melebihi 1,1 juta orang. Menteri Rini mengingatkan bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi, mengingat proses seleksi dan pemberkasan masih berlangsung.
Untuk memastikan tercapainya target pengangkatan, Menteri Rini menetapkan tenggat waktu yang ketat. Pengangkatan CPNS ditargetkan paling lambat Juni 2025, sedangkan untuk PPPK ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2025. Namun, Menteri Rini menekankan bahwa penyesuaian waktu dapat dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas.
Rakor ini juga bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi di antara seluruh instansi terkait mengenai urgensi dan teknis percepatan pengangkatan CASN TA 2024. Menteri Rini berharap terbangunnya komunikasi publik yang efektif dan menyeluruh agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terhindar dari informasi yang simpang siur. "Semua instansi harus bergerak serempak dan sinergis untuk memastikan target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai," tegasnya.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, turut memaparkan data statistik penetapan NIP atau NIPPPK. Dari 542 instansi yang menyelenggarakan seleksi CPNS, sebanyak 374 instansi telah menerbitkan NIP, dan 32 instansi telah menerbitkan SK pengangkatan. Untuk PPPK tahap I, dari 612 instansi yang membuka formasi, sebanyak 436 instansi telah menerbitkan NIP, dan 44 instansi telah menerbitkan SK pengangkatan. Data ini menunjukkan adanya kemajuan, namun masih perlu percepatan yang signifikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Percepatan pengangkatan CASN 2024 bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan aparatur negara, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya tambahan ASN yang kompeten dan profesional, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Proses ini juga menjadi momentum penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional. Keberhasilan pengangkatan CASN 2024 akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menteri Rini berharap, dengan tercapainya target pengangkatan ini, akan tercipta birokrasi yang lebih handal dan responsif dalam melayani masyarakat.