Hong Kong, 16 April 2025 – Hong Kong Post, otoritas pos dan pengiriman pemerintah Hong Kong, secara resmi mengumumkan penghentian layanan pengiriman barang ke Amerika Serikat (AS) mulai hari ini, Rabu, 16 April 2025, untuk layanan laut, dan 27 April 2025 untuk layanan udara. Keputusan kontroversial ini merupakan respons langsung terhadap kebijakan AS yang menghapus pengecualian "de minimis" dan menaikkan tarif pengiriman barang dari Hong Kong ke AS, kebijakan yang mulai berlaku pada 2 Mei 2025. Langkah ini memicu kecaman keras dari Hong Kong Post yang menilai kebijakan AS tersebut tidak masuk akal, intimidatif, dan sewenang-wenang.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh Reuters, Hong Kong Post menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan tarif AS. "AS tidak masuk akal, suka mengintimidasi, dan memberlakukan tarif secara sewenang-wenang. Hong Kong Post dengan tegas tidak akan memungut tarif apa pun atas nama AS," tegas pernyataan tersebut. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan mendalam Hong Kong terhadap kebijakan AS yang dinilai merugikan perekonomian dan masyarakat Hong Kong. Penghentian layanan pengiriman barang ini merupakan langkah signifikan yang berpotensi menimbulkan dampak luas bagi perdagangan bilateral antara kedua wilayah.
Keputusan ini hanya berlaku untuk pengiriman barang. Hong Kong Post menegaskan bahwa layanan pengiriman dokumen tetap beroperasi normal. Namun, penghentian pengiriman barang akan berdampak signifikan bagi bisnis dan individu di Hong Kong yang bergantung pada jalur pengiriman ke AS. Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang selama ini memanfaatkan layanan pos Hong Kong untuk mengekspor produk mereka ke AS kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mencari alternatif pengiriman yang mungkin lebih mahal dan rumit.
Penghapusan pengecualian "de minimis" oleh AS merupakan pukulan telak bagi Hong Kong. Pengecualian ini sebelumnya memungkinkan pengiriman barang dengan nilai di bawah batas tertentu untuk bebas dari bea masuk dan pajak. Dengan penghapusan pengecualian ini, setiap pengiriman barang dari Hong Kong ke AS, tak peduli seberapa kecil nilainya, akan dikenakan tarif. Kenaikan tarif ini, dikombinasikan dengan biaya pengiriman yang sudah ada, membuat biaya pengiriman barang dari Hong Kong ke AS menjadi sangat tinggi, sehingga tidak ekonomis bagi banyak pengirim.
Langkah AS ini dilihat sebagai eskalasi dari ketegangan politik yang sudah lama berlangsung antara AS dan Hong Kong, yang merupakan wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok. Penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang luas oleh Tiongkok di Hong Kong pada tahun 2020 telah memicu kritik keras dari AS, yang kemudian mencabut status khusus Hong Kong di bawah hukum AS. Pencabutan status khusus ini telah berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan dan keuangan.
Keputusan Hong Kong Post untuk menghentikan layanan pengiriman barang ke AS dapat diinterpretasikan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan AS yang dianggap diskriminatif dan tidak adil. Dengan menolak memungut tarif atas nama AS, Hong Kong Post secara efektif menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut dan menekankan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat Hong Kong.
Langkah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan hubungan perdagangan antara Hong Kong dan AS. Meskipun Hong Kong telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan bebas dan terbuka, kebijakan AS yang proteksionis dan bernada politis ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku bisnis dan investor. Ketidakpastian ini dapat berdampak negatif pada investasi asing di Hong Kong dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Analis ekonomi memprediksi bahwa penghentian layanan pengiriman barang ini akan berdampak signifikan terhadap perdagangan bilateral antara Hong Kong dan AS. Eksportir Hong Kong akan mencari alternatif pengiriman, yang mungkin lebih mahal dan kurang efisien. Konsumen AS juga akan menghadapi harga barang impor dari Hong Kong yang lebih tinggi.
Lebih jauh lagi, keputusan ini dapat memicu reaksi berantai di sektor logistik dan perdagangan internasional. Perusahaan-perusahaan pengiriman barang mungkin perlu menyesuaikan strategi mereka untuk mengatasi perubahan kebijakan ini. Pemerintah Hong Kong juga kemungkinan akan mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan AS.
Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan geopolitik antara AS, Tiongkok, dan Hong Kong. Keputusan AS untuk menaikkan tarif dan menghapus pengecualian "de minimis" tampaknya didorong oleh faktor-faktor politik, bukan semata-mata faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan ideologis.
Ke depan, masih belum jelas bagaimana AS akan merespons langkah Hong Kong Post ini. Kemungkinan besar, kedua belah pihak akan berupaya untuk mencari solusi diplomatis untuk mengatasi kebuntuan ini. Namun, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pertimbangan politik yang kompleks. Perkembangan selanjutnya dari situasi ini akan terus dipantau dengan seksama oleh para pengamat ekonomi dan politik internasional. Penghentian layanan pengiriman barang ini menjadi simbol nyata dari ketegangan geopolitik yang semakin meningkat dan dampaknya yang signifikan terhadap perdagangan internasional.