Jakarta, 15 April 2025 – Pemerintah berencana melakukan gebrakan besar dalam pemberdayaan pengemudi ojek online (ojol) dengan mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan aksesibilitas yang lebih luas bagi para driver ojol, termasuk akses kredit hingga Rp100 juta dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan rencana tersebut dalam keterangan pers Selasa malam. Ia menyatakan bahwa draf perubahan UU UMKM akan diajukan pada tahun 2026 mendatang. Saat ini, Kementerian tengah melakukan konsolidasi internal untuk merumuskan poin-poin penting dalam revisi tersebut. Salah satu poin krusial yang akan diusulkan adalah pengakuan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro di bawah payung hukum UMKM.
Keputusan ini memiliki implikasi signifikan bagi kesejahteraan para driver ojol. Selama ini, mereka beroperasi dalam zona abu-abu, tanpa perlindungan dan akses yang memadai terhadap program pemerintah yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Dengan masuknya mereka ke dalam kategori UMKM, para driver akan mendapatkan berbagai manfaat, termasuk akses ke program subsidi dan pembiayaan.
Salah satu manfaat utama yang akan dinikmati para driver ojol adalah akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah berencana memberikan akses pembiayaan KUR dengan bunga 6%, dengan plafon pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Ini merupakan angin segar bagi para driver yang selama ini kesulitan mengakses permodalan formal untuk mengembangkan usaha mereka, baik untuk keperluan operasional maupun pengembangan usaha sampingan.
Lebih jauh lagi, rencana ini juga akan mengatasi permasalahan akses terhadap subsidi BBM yang sebelumnya menjadi polemik. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa driver ojol tidak akan termasuk dalam kategori penerima subsidi BBM dengan skema baru. Namun, Menteri Maman menegaskan bahwa pemerintah tengah merumuskan skema agar data para driver ojol di setiap aplikasi terintegrasi dengan data penerima subsidi BBM. Dengan demikian, para driver ojol akan dapat menikmati subsidi BBM yang selama ini menjadi kebutuhan operasional utama mereka.
Tidak hanya BBM, revisi UU UMKM ini juga akan memastikan akses bagi keluarga driver ojol terhadap subsidi LPG 3 kg. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang komprehensif, tidak hanya kepada para driver ojol sebagai individu, tetapi juga kepada keluarga mereka. Subsidi LPG 3 kg ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga para driver ojol.
Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Para pengamat ekonomi menilai bahwa pengakuan status UMKM bagi driver ojol merupakan langkah progresif yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dengan memberikan akses kepada program-program pemerintah, para driver ojol diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan, mengingat kontribusi signifikan sektor ojek online terhadap perekonomian digital Indonesia.
Namun, implementasi rencana ini masih membutuhkan beberapa langkah strategis. Integrasi data driver ojol dari berbagai aplikasi menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah perlu memastikan akurasi data dan mencegah terjadinya penyalahgunaan program subsidi. Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran KUR juga perlu ditingkatkan untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukan dan mencegah potensi penyalahgunaan.
Terlepas dari tantangan tersebut, rencana pemerintah untuk memasukkan driver ojol ke dalam kategori UMKM merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan program subsidi, para driver ojol diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Keberhasilan program ini akan bergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah, perusahaan aplikasi ojek online, dan para driver ojol sendiri. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini juga menjadi kunci keberhasilannya.
Ke depan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan ini, baik terhadap para driver ojol maupun terhadap perekonomian secara keseluruhan. Evaluasi berkala dan adaptasi terhadap dinamika pasar juga penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini. Pemerintah diharapkan dapat terus berinovasi dan mengembangkan program-program yang lebih komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, para driver ojol tidak hanya menjadi bagian dari ekonomi digital, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Program ini diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dapat memberikan dukungan nyata bagi pekerja informal di era ekonomi digital.