Jakarta, 15 April 2025 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Bantuan Sosial (Bansos) Sembako hingga 10 April 2025 telah mencapai angka signifikan, yaitu Rp10,9 triliun. Angka ini mencerminkan penyaluran bantuan kepada 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan besaran bantuan sebesar Rp200.000 per KPM per bulan. Informasi ini disampaikan melalui unggahan resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu di akun Instagram @ditjenperbendaharaan.
Program Bansos Sembako 2024 sendiri telah dialokasikan anggaran sebesar Rp43,8 triliun, dengan target penyaluran kepada 18,8 juta KPM. Meskipun realisasi hingga April 2025 masih di bawah target penerima manfaat, pencapaian angka Rp10,9 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Perbedaan antara target dan realisasi penerima manfaat hingga April 2025 perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan efektivitas penyaluran dan identifikasi potensi kendala di lapangan.
Berbeda dengan mekanisme penyaluran sebelumnya, Bansos Sembako tahun ini disalurkan secara nontunai langsung ke rekening masing-masing KPM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan. Dana tersebut tidak lagi terbatas hanya untuk pembelian beras dan telur, melainkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang lebih beragam.
"Dana bantuan yang diberikan tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, tetapi juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur, atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal," demikian penjelasan Kemenkeu. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, khususnya di pasar-pasar tradisional. Dengan memberikan kebebasan pilihan kepada KPM, diharapkan pula asupan gizi yang lebih seimbang dapat terpenuhi.
Penyaluran Bansos Sembako dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial (Kemensos). Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos berperan sebagai ujung tombak dalam pendistribusian bantuan kepada KPM yang telah terverifikasi dan memenuhi kriteria penerima. Kolaborasi antar kementerian ini menjadi kunci keberhasilan program, memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
Kemenkeu menekankan bahwa program Bansos Sembako merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak inflasi dan gejolak harga pangan. Program ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan strategis, antara lain:
-
Meningkatkan Daya Beli Masyarakat: Dengan tambahan dana untuk kebutuhan pangan, diharapkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat meningkat, sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi di tingkat mikro.
-
Mengurangi Angka Kemiskinan: Bansos Sembako diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan dengan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pangannya. Efektivitas program dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut melalui evaluasi berkala dan studi dampak.
-
Menciptakan Ketahanan Pangan di Tingkat Keluarga: Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber pangan, program ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan di tingkat keluarga, mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, dan meningkatkan keragaman gizi.
-
Mengurangi Beban Pengeluaran KPM: Program ini secara langsung meringankan beban pengeluaran KPM untuk kebutuhan pangan, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya keuangan untuk keperluan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, atau pengembangan usaha kecil.
-
Memberikan Gizi yang Lebih Seimbang: Dengan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana bantuan, diharapkan KPM dapat mengonsumsi makanan yang lebih bergizi dan seimbang, sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Meskipun realisasi anggaran hingga April 2025 telah mencapai angka yang signifikan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan juga harus terus dijaga agar program ini dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Data realisasi dan penerima manfaat perlu dipublikasikan secara berkala dan detail untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada publik.
Ke depan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak Bansos Sembako terhadap berbagai indikator kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, indeks gizi, dan daya beli. Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi penyempurnaan program di masa mendatang, memastikan bahwa Bansos Sembako tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya untuk melindungi masyarakat rentan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penting juga untuk memperhatikan potensi kendala di lapangan, seperti aksesibilitas terhadap agen penukaran dan pemahaman KPM terhadap mekanisme penyaluran nontunai. Dengan demikian, program Bansos Sembako dapat terus dioptimalkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.