Jakarta, 15 April 2025 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan komitmen kuatnya dalam memajukan sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara (Sulut). Sejak tahun 2020 hingga 2024, KKP telah menggelontorkan dana lebih dari Rp 163 miliar untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan memperkuat infrastruktur kelautan di provinsi yang dikenal sebagai salah satu lumbung komoditas perikanan bernilai tinggi, seperti tuna dan cakalang.
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan melalui berbagai skema. Selain program langsung dari KKP, dana juga disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulut. "Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberdayakan nelayan dan meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional," tegas Latif.
Bantuan yang diberikan bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek dalam rantai nilai perikanan tangkap. Ribuan unit alat tangkap ikan modern telah didistribusikan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan. Selain itu, ribuan mesin kapal baru dan perlengkapan keselamatan pelayaran juga diberikan untuk menjamin keselamatan dan keamanan nelayan selama melaut. Investasi infrastruktur kelautan juga menjadi fokus utama, dengan pembangunan dan rehabilitasi dermaga, kolam pelabuhan, tempat pelelangan ikan (TPI), dan penahan gelombang untuk mendukung operasional perikanan yang lebih efektif dan efisien.
Bencana alam yang kerap melanda Sulut juga menjadi perhatian serius KKP. Sebagai bentuk dukungan pemulihan pascabencana dan peningkatan produktivitas nelayan, pada tahun 2024, KKP menyerahkan 106 unit kapal perikanan lengkap dengan alat tangkapnya kepada nelayan yang terdampak bencana. Langkah ini diharapkan dapat membantu nelayan untuk segera pulih dan kembali meningkatkan aktivitas penangkapan ikan.
Optimalisasi bantuan pemerintah pusat juga terlihat dari aktivitas di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, yang merupakan pusat operasional perikanan tangkap di Sulut. Hingga awal tahun 2024, PPS Bitung mencatat angka kunjungan kapal yang signifikan, yaitu 1.083 unit kapal yang bersandar dan menjalankan aktivitas operasional. Hal ini menunjukkan tingginya aktivitas perikanan di wilayah tersebut dan peran penting PPS Bitung dalam mendukung sektor perikanan.
KKP juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perikanan. Program pelatihan dan sertifikasi nelayan secara intensif terus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan keselamatan kerja. Tercatat sebanyak 13.899 nelayan telah mengikuti pelatihan Awak Kapal Perikanan (AKP) dan mendapatkan berbagai sertifikasi penting, seperti Sertifikat Keahlian Nahkoda (SKN), Sertifikat Keahlian Pelaut (SKPI), dan Basic Safety Training for Fishing Vessel (BSTF) II.
Peningkatan kualitas hasil tangkapan juga menjadi perhatian utama. KKP memfasilitasi penerbitan 1.452 Buku Pelaut dan memberikan pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) kepada 111 kapal dan 529 nelayan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan Sulut di pasar domestik maupun internasional.
Perizinan kapal perikanan di Sulut juga menunjukkan perkembangan positif. Tercatat 960 kapal dengan izin pusat beroperasi di wilayah ini, terdiri dari 878 kapal penangkap dan 82 kapal pengangkut. Selain itu, terdapat 258 kapal berizin daerah, dan sebanyak 357 kapal telah bermigrasi dari izin daerah ke izin pusat. Langkah ini menunjukkan peningkatan pengawasan dan tata kelola perikanan yang lebih terintegrasi. Untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah pencurian ikan (illegal fishing), sebanyak 178 kapal telah dilengkapi dengan sistem pemantauan kapal (VMS).
Kontribusi sektor perikanan tangkap Sulut terhadap perekonomian nasional juga cukup signifikan. Sepanjang tahun 2024, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pelabuhan perikanan di Sulut mencapai Rp 60,84 miliar, dan hingga 13 April 2025 telah terkumpul Rp 16,04 miliar. Produksi perikanan dari kapal-kapal berizin pusat yang mendarat di pelabuhan Sulut juga tinggi, mencapai 75.579 ton pada tahun 2024 dan 19.904 ton hingga 13 April 2025.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, KKP optimistis bahwa penguatan sektor perikanan tangkap di Sulut akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan. Investasi yang besar dan terintegrasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulut, meningkatkan pendapatan nelayan, dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan. KKP berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap di Sulut agar dapat menjadi lebih maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.