Jakarta, 13 April 2025 – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam menata ulang kebijakan impor migas guna menghadapi dinamika perdagangan global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dukungan ini menyusul pernyataan Menteri Bahlil terkait rencana peningkatan impor Liquified Petroleum Gas (LPG) dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi politik dagang yang responsif terhadap proteksionisme global dan kebijakan tarif impor sejumlah negara.
Bambang Patijaya menilai rencana tersebut sebagai langkah strategis yang tepat untuk menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral Indonesia-AS. Menurutnya, peningkatan impor migas dari AS bukan sekadar transaksi ekonomi semata, melainkan juga amunisi penting bagi delegasi Indonesia dalam perundingan tarif mendatang dengan pemerintah AS. "Ini bukan hanya soal membeli migas, tetapi juga bagian dari strategi negosiasi yang lebih luas," tegas Bambang dalam keterangan tertulisnya.
Anggota DPR dari fraksi [sebutkan fraksi Bambang Patijaya] ini menekankan bahwa rencana ini tidak akan meningkatkan total impor migas nasional secara signifikan. "Jumlah impor tetap, hanya saja alokasi sumbernya yang diubah. Ada kemungkinan porsi impor dari negara lain akan dialihkan ke AS," jelas Bambang. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan penyesuaian portofolio pemasok migas untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua negara pemasok utama. Strategi ini, menurutnya, merupakan langkah proaktif dalam menghadapi ketidakpastian global.
Namun, Bambang juga mengingatkan pentingnya prinsip win-win solution dalam implementasi kebijakan ini. "Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan negara-negara lain yang selama ini menjadi mitra dagang Indonesia di sektor migas, khususnya negara-negara Timur Tengah yang telah lama menjadi pemasok utama," imbuhnya. Indonesia, lanjut Bambang, selama ini mengandalkan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, dan Aljazair, serta beberapa negara lainnya, untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional. Dengan konsumsi LPG nasional mencapai 8,17 juta ton, Indonesia mengimpor hingga 85% kebutuhannya dari berbagai negara tersebut, termasuk AS.
Diversifikasi sumber impor, menurut Bambang, bukan hanya akan meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam bernegosiasi di pasar internasional. "Dengan diversifikasi ini, kita tidak lagi terlalu bergantung pada satu atau dua negara pemasok, sehingga posisi tawar kita akan lebih kuat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini selaras dengan upaya pemerintah untuk mengurangi potensi risiko gejolak harga dan pasokan migas akibat konflik geopolitik atau kebijakan proteksionis negara lain.
Bambang juga memberikan apresiasi kepada Menteri Bahlil Lahadalia atas langkah-langkah yang diambilnya dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional. "Komisi XII DPR RI mendukung penuh langkah-langkah Menteri Bahlil dalam menjalankan kebijakan pemerintah, selama kebijakan tersebut tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini. Komisi XII DPR RI, kata dia, akan terus memantau perkembangannya dan siap memberikan dukungan serta masukan konstruktif kepada pemerintah. "Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara," tandasnya. Hal ini termasuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dan impor migas, serta memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, DPR RI berharap pemerintah dapat secara terbuka menjelaskan detail strategi diversifikasi impor migas ini kepada publik, termasuk mekanisme pengalihan porsi impor dari negara lain ke AS, serta memperhitungkan dampaknya terhadap hubungan ekonomi dengan negara-negara mitra dagang lainnya. Transparansi dan komunikasi yang efektif, menurut Bambang, sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan dukungan terhadap kebijakan ini.
Secara keseluruhan, dukungan DPR terhadap rencana pemerintah ini menunjukkan adanya konsensus nasional dalam menghadapi tantangan perdagangan global di sektor energi. Langkah diversifikasi impor migas ini dipandang sebagai strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan ketahanan energi, dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan strategi ini bergantung pada implementasi yang cermat, transparan, dan berorientasi pada win-win solution bagi semua pihak yang terlibat. Peran pengawasan DPR RI akan menjadi kunci dalam memastikan hal tersebut.