Bekasi, 28 Maret 2025 – Program pinjaman ultra mikro (UMi) yang digagas Bank BRI, meskipun bertujuan mulia untuk memberdayakan usaha mikro, mengalami kendala di lapangan. Sejumlah Mitra UMi, agen perantara yang menghubungkan Bank BRI dengan calon debitur, menghadapi kesulitan dalam mereferensikan calon penerima pinjaman akibat maraknya bank deprok dan tingginya angka nasabah dengan catatan BI Checking yang buruk. Fenomena ini terungkap dari pengakuan Fitri, seorang Mitra UMi di Desa Srijaya, Tambun Utara, Bekasi.
Fitri, yang juga menjalankan usaha warung dan penyewaan sepeda listrik, mengatakan bahwa sejak menjadi Mitra UMi, ia kerap menemui kendala dalam proses penyaluran pinjaman UMi. Meskipun program ini dirancang untuk memberikan akses kredit mudah bagi masyarakat dengan kebutuhan dana kecil (Rp 1 juta hingga Rp 10 juta), realitanya banyak calon debitur yang terganjal oleh catatan BI Checking mereka.
"Semenjak ada bank-bank deprok, jadi pada nggak bayar, Mas. Jadi referal Mitra UMi itu (nasabah) kebanyakan di BI Checking-nya nggak tembus karena pada kena zona merah," ungkap Fitri, menggambarkan situasi di lapangan. Ia menjelaskan bahwa sebelum menjadi Mitra UMi, ia pernah menjadi perantara pinjaman dengan nominal jauh lebih besar (Rp 20 juta hingga Rp 50 juta). Namun, proses penyaluran pinjaman UMi jauh lebih rumit akibat masalah BI Checking ini.
Keberadaan bank deprok, atau lembaga keuangan ilegal yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan praktik yang tidak transparan, menjadi faktor utama penyebab memburuknya catatan BI Checking banyak masyarakat. Nasabah yang terjerat pinjaman bank deprok seringkali kesulitan membayar kewajiban mereka, sehingga berdampak negatif pada skor kredit mereka. Hal ini kemudian menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mendapatkan akses ke pinjaman formal, termasuk program UMi.
Fitri sendiri telah merasakan manfaat menjadi Mitra UMi. Ia mampu membantu warga sekitar mendapatkan akses kredit yang lebih mudah dan terhindar dari jerat pinjaman online ilegal atau rentenir. Perannya sebagai perantara memastikan kelengkapan berkas calon debitur sebelum diserahkan kepada mantri BRI untuk proses verifikasi dan persetujuan. Namun, ia mengaku harus lebih selektif dalam memilih calon debitur, memperhatikan riwayat BI Checking mereka agar proses pengajuan pinjaman tidak sia-sia.
Wisnu Aji Wibowo, Pimpinan Cabang BRI Bekasi, membenarkan adanya kendala tersebut. Ia menjelaskan bahwa Mitra UMi berperan sebagai perantara, memudahkan nasabah ultra mikro dalam mengakses program UMi. Namun, Mitra UMi tidak memiliki wewenang untuk memutuskan persetujuan pinjaman. Keputusan akhir tetap berada di tangan mantri BRI setelah melalui proses analisis dan verifikasi yang ketat.
"Mitra UMi sebenarnya dia membantu memudahkan nasabah ultra mikro, dia bisa merekomendasikan nasabah untuk diberikan pinjaman ke BRI unit, tapi dia tidak boleh memberikan keputusan. Jadi tetap analisa dan keputusan ada di mantri. Mitra UMi sifatnya hanya mereferalkan nasabah yang ultra mikro sebagai perpanjangan tangan Bank BRI," jelas Wisnu.
Wisnu menegaskan bahwa BI Checking menjadi syarat mutlak bagi calon debitur UMi. Skor kredit yang bersih menjadi penentu utama dalam persetujuan pinjaman. Di Kota Bekasi sendiri, terdapat sekitar 400 Mitra UMi yang merupakan pengembangan dari 2.400 Agen BRILink yang telah ada. Para Agen BRILink yang terpilih menjadi Mitra UMi mendapatkan pelatihan dan pendampingan khusus dari mantri BRI untuk memastikan mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Kondisi ini menunjukkan adanya disonansi antara tujuan mulia program UMi dan realita di lapangan. Meskipun program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat ultra mikro, kendala BI Checking yang disebabkan oleh maraknya bank deprok menjadi penghalang utama. Hal ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Bank BRI, pemerintah, dan lembaga terkait, untuk mencari solusi yang efektif. Perlu strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah bank deprok, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan memberikan solusi alternatif bagi nasabah dengan catatan BI Checking yang kurang baik.
Keberhasilan program UMi tidak hanya bergantung pada aksesibilitas kredit, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan dengan baik dan terhindar dari jebakan pinjaman ilegal. Peran edukasi dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk memastikan program ini mencapai tujuannya dalam memberdayakan usaha mikro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kasus Fitri dan Mitra UMi lainnya di Bekasi menjadi cerminan tantangan yang perlu diatasi untuk keberhasilan program UMi secara nasional. Perlu kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif.