Jakarta, 4 April 2025 – Kebijakan tarif resiprokal 32% yang dijatuhkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia memicu gelombang kecemasan di kalangan pengusaha nasional. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, khususnya di sektor padat karya, menjadi sorotan utama di tengah kekhawatiran akan dampak negatif yang meluas terhadap perekonomian Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas potensi PHK besar-besaran, terutama di industri garmen. "Industri tekstil, khususnya garmen, telah lama berjuang mempertahankan kinerja usaha, ekspor, dan lapangan kerja. Kebijakan tarif ini akan semakin memperberat beban mereka dan berpotensi memicu gelombang PHK yang lebih besar," tegas Shinta dalam wawancara eksklusif dengan detikcom.
Dampak kebijakan proteksionis AS ini, menurut Shinta, akan terasa signifikan di beberapa sektor andalan ekspor Indonesia. Garmen, alas kaki, furnitur, dan perikanan menjadi sektor yang paling rentan, mengingat pangsa pasar ekspor mereka ke AS cukup besar. Lebih dari sekadar penurunan ekspor, kebijakan ini mengancam daya saing Indonesia di kancah internasional, mempengaruhi iklim usaha, dan menghambat investasi.
Untuk meredam dampak negatif tersebut, Shinta mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. "Dukungan segera bagi sektor padat karya berorientasi ekspor sangat krusial," ujarnya. Ia menekankan perlunya stimulus ekonomi yang terarah dan cepat direalisasikan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik impor barang konsumsi yang merugikan, seperti impor ilegal dan dumping. "Selain itu, pemerintah perlu membantu pelaku industri untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada AS," tambahnya.
Shinta juga berharap pemerintah fokus pada pembenahan iklim usaha dan investasi nasional. Peningkatan efisiensi, kepastian hukum, dan prediktabilitas kebijakan menjadi kunci untuk menarik investasi dan menjaga kepercayaan pelaku pasar domestik maupun internasional. "Dengan iklim usaha yang kondusif, reaksi pasar terhadap ekonomi Indonesia akan lebih terkendali dan tidak spekulatif," jelasnya.
Lebih jauh, Shinta menyerukan diplomasi bilateral yang intensif antara Indonesia dan AS. "Kami berharap pemerintah dapat bernegosiasi untuk mendapatkan pengecualian (carve out) bagi produk ekspor Indonesia," katanya. Idealnya, menurut Shinta, Indonesia dan AS dapat mencapai kesepakatan perdagangan bilateral yang mampu mengeliminasi tarif impor sepenuhnya dan menciptakan rantai pasokan (supply chain) yang efisien.
Senada dengan Apindo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan perlunya perhitungan cermat atas dampak negatif kebijakan tarif AS. Penurunan ekspor alas kaki, pakaian, dan produk elektronik akan berdampak langsung pada lapangan kerja. "Kadin mengimbau pemerintah dan pelaku usaha untuk bekerja sama mencegah PHK massal," ujar Anindya dalam keterangan resminya.
Anindya juga menyoroti dampak kebijakan Trump terhadap arus investasi, baik investasi portofolio maupun Foreign Direct Investment (FDI). Untuk menarik investasi asing, khususnya dari AS, Anindya menilai pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang difokuskan untuk menarik investasi dari AS dan sekutunya. Hal ini diharapkan dapat mengimbangi dampak negatif dari kebijakan proteksionis AS.
Secara keseluruhan, kebijakan tarif impor AS ini menimbulkan tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. Ancaman PHK massal, penurunan ekspor, dan potensi penurunan investasi menuntut respon cepat dan terukur dari pemerintah. Diplomasi yang efektif, dukungan bagi sektor padat karya, diversifikasi pasar ekspor, dan pembenahan iklim investasi menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini akan menentukan daya tahan perekonomian di tengah gejolak ekonomi global yang semakin kompleks. Kecepatan dan ketepatan langkah pemerintah dalam merespon situasi ini akan menjadi penentu keberhasilan dalam melindungi pekerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Kegagalan dalam hal ini berpotensi memicu krisis sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholders terkait menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan ini.