Jakarta, 24 Maret 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PT Hutama Karya (Persero) resmi memulai pembangunan Flyover Panorama I Sitinjau Lauik, sebuah proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat senilai Rp 2,79 triliun. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian PUPR dan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah dilakukan pada Jumat (21/3/2025) di Jakarta. Proyek ini diyakini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, dan Direktur PT HPSL, Michael AP Rumenser, menjadi pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Kehadiran skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek ini menjadi sorotan, mengingat kemampuannya untuk menarik investasi swasta sekaligus memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pemilihan skema KPBU merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah. "Dengan skema KPBU, kita dapat memastikan bahwa proyek ini tidak hanya cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat," tegas Adjib. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur berkualitas tinggi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
PT HPSL sendiri merupakan konsorsium yang dibentuk oleh Hutama Karya (55%) dan HKI (45%). Sebagai BUP, PT HPSL akan bertanggung jawab atas seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan teknis hingga pembangunan dan pemeliharaan selama masa operasional. Proyek pembangunan flyover sepanjang 2,774 kilometer ini ditargetkan rampung dalam waktu 2,5 tahun, dengan masa operasional selama 10 tahun. Angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dan pihak swasta untuk menyelesaikan proyek ini secara efisien dan tepat waktu.
Nilai investasi yang mencapai Rp 2,79 triliun menunjukkan skala besar proyek ini. Investasi tersebut tidak hanya mencakup pembangunan fisik flyover, tetapi juga mencakup aspek perencanaan teknis yang matang dan detail. Hal ini penting untuk memastikan konstruksi berjalan lancar dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, komitmen preservasi selama masa operasional juga menjadi bagian integral dari perjanjian kerjasama, menjamin flyover tetap berfungsi optimal dan aman bagi pengguna jalan selama 10 tahun ke depan.
Lebih dari sekadar infrastruktur penghubung, Flyover Sitinjau Lauik diharapkan mampu menjadi pengungkit utama bagi perekonomian Sumatera Barat. Adjib menjelaskan, "Flyover ini juga akan membuka akses lebih luas ke destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat, seperti Danau Singkarak dan Lembah Harau, sehingga meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut." Peningkatan aksesibilitas ini diprediksi akan menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara, menggerakkan roda perekonomian lokal melalui peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata.
Dampak positif lainnya yang diharapkan dari proyek ini adalah peningkatan efisiensi distribusi barang dan logistik. Dengan adanya flyover, waktu tempuh dan biaya transportasi akan berkurang, menguntungkan para pelaku usaha dan konsumen. Pengurangan biaya logistik ini akan berdampak positif pada daya saing produk lokal, membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Selain itu, proyek ini juga diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Proses konstruksi yang berlangsung selama 2,5 tahun akan menyerap tenaga kerja lokal, memberikan peluang pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik merupakan contoh nyata dari sinergi antara pemerintah dan swasta dalam mengatasi tantangan infrastruktur di Indonesia. Proyek ini tidak hanya fokus pada aspek teknis pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat Sumatera Barat. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi model bagi pembangunan infrastruktur di daerah lain di Indonesia, menunjukkan bagaimana KPBU dapat menjadi solusi efektif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
Keberadaan flyover ini juga diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di daerah Sitinjau Lauik yang selama ini dikenal rawan kecelakaan. Kondisi jalan yang berkelok dan menanjak seringkali menyebabkan kecelakaan, mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa. Dengan adanya flyover, diharapkan lalu lintas dapat berjalan lebih lancar dan aman, mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Secara keseluruhan, proyek Flyover Sitinjau Lauik merupakan proyek infrastruktur yang bernilai strategis, tidak hanya bagi Sumatera Barat, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Proyek ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur berkualitas tinggi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemantauan dan evaluasi yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.