Jakarta, 24 Maret 2025 – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, secara resmi mengumumkan kenaikan target pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dari 70.000 menjadi 80.000 unit. Kenaikan ini, menurut Menkop, didorong oleh inisiatif untuk melibatkan kelurahan dalam program tersebut, sekaligus mengakomodasi potensi pembentukan lebih dari satu Kopdes di desa-desa dengan populasi tinggi.
Dalam wawancara di kantornya Senin kemarin, Budi Arie menjelaskan alasan di balik penambahan target yang signifikan ini. "Pertimbangannya adalah melibatkan kelurahan dalam program Kopdes Merah Putih," ujarnya. "Jumlah desa di Indonesia sekitar 75.000, dan jika ditambahkan jumlah kelurahan yang mencapai ratusan ribu, maka potensi pengembangan Kopdes Merah Putih menjadi jauh lebih besar." Beliau menambahkan bahwa angka pasti jumlah kelurahan adalah sekitar 235.000.
Penjelasan Menkop lebih lanjut menekankan pada realitas demografis di Indonesia. Banyak desa, khususnya di Pulau Jawa, memiliki populasi yang sangat padat. "Desa-desa dengan penduduk mencapai 40.000 jiwa, misalnya, mungkin membutuhkan lebih dari satu Kopdes untuk menjangkau dan melayani seluruh anggotanya secara efektif," terang Budi Arie. Ia mencontohkan beberapa desa di Kabupaten Bekasi yang berpotensi memiliki dua Kopdes mengingat jumlah penduduknya yang besar. "Jika hanya satu Kopdes, operasionalnya akan menjadi sangat berat," tambahnya.
Namun, Menkop menekankan bahwa pencapaian target 80.000 Kopdes Merah Putih bukanlah proses instan. Pembentukannya akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dengan prioritas pada legalitas dan kepatuhan prosedur. Tahap awal berfokus pada pembentukan badan hukum setiap Kopdes melalui mekanisme musyawarah desa. Proses ini, menurut Menkop, memerlukan persetujuan dan legalisasi dari beberapa kementerian.
"Jangan dibayangkan Juli nanti langsung ada 80.000 Kopdes yang beroperasi penuh," tegas Budi Arie. "Target 80.000 itu mengacu pada jumlah Kopdes yang telah terbentuk secara legal, memiliki badan hukum yang sah. Setelah itu, baru kita akan membangun, memonitoring, dan mengevaluasi operasionalnya."
Proses pembentukan badan hukum, lanjut Menkop, melibatkan beberapa kementerian. "Semua harus melalui musyawarah desa, kemudian Kementerian Hukum dan HAM untuk legalitas, Kementerian Investasi/BKPM untuk Nomor Induk Berusaha (NIB), dan terakhir Kementerian Koperasi untuk Nomor Induk Koperasi (NIK)," jelasnya. Proses yang berlapis ini memastikan setiap Kopdes Merah Putih memiliki landasan hukum yang kuat dan terintegrasi dengan sistem perekonomian nasional.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor koperasi di Indonesia, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan melibatkan kelurahan dalam program ini, pemerintah berharap jangkauan dan dampak positif Kopdes Merah Putih akan semakin meluas.
Namun, peningkatan target ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Pertama, apakah infrastruktur pendukung, seperti pelatihan manajemen koperasi dan akses permodalan, sudah memadai untuk menunjang operasional 80.000 Kopdes? Kedua, bagaimana pemerintah memastikan agar Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi entitas legal di atas kertas, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang efektif dan berkelanjutan? Ketiga, bagaimana pemerintah akan mengawasi dan memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di setiap Kopdes?
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan dan komprehensif oleh pemerintah untuk memastikan keberhasilan program Kopdes Merah Putih dalam jangka panjang. Suksesnya program ini tidak hanya bergantung pada jumlah Kopdes yang terbentuk, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan dampaknya terhadap perekonomian desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini akan menjadi indikator penting bagi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang ketat dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara tepat guna dan akuntabel.
Program Kopdes Merah Putih, dengan target yang telah dinaikkan, merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Namun, keberhasilannya bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, dan pengawasan yang ketat. Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Pemantauan yang berkelanjutan dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.