Jakarta, 24 Maret 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menginstruksikan Perum Bulog untuk menyerap satu juta ton jagung dari petani dalam musim panen tahun ini. Langkah strategis ini, menurut Zulhas, bertujuan untuk menjaga stabilitas harga jagung di pasaran dan memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), guna menghadapi potensi gejolak harga dan memastikan ketahanan pangan nasional. Penyerapan tersebut, yang setara dengan 5-6% dari total produksi jagung nasional tahunan (diperkirakan 16-17 juta ton), dilakukan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram.
"Satu juta ton merupakan angka yang strategis dalam konteks stabilisasi harga," tegas Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat. "Bulog memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pasar. Dengan menyerap sebagian produksi jagung, pemerintah dapat mencegah fluktuasi harga yang merugikan petani dan konsumen."
Keputusan ini, lanjut Zulhas, akan diimplementasikan melalui Instruksi Presiden (Inpres). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat untuk mendukung sektor pertanian dan memastikan keberlanjutannya. Proses penerbitan Inpres tersebut menandakan bahwa penugasan ini telah melalui kajian dan pertimbangan yang matang di tingkat pemerintahan tertinggi. Kehadiran Inpres juga akan memberikan payung hukum yang kuat bagi Bulog dalam menjalankan tugasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, telah memberikan sinyalemen mengenai rencana penyerapan jagung oleh Bulog. Dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 23 Desember 2024, Arief menyebutkan angka penyerapan yang diperkirakan mencapai 1-2 juta ton, dengan HPP yang sama, yakni Rp 5.500 per kilogram. Perbedaan angka antara pernyataan Zulhas dan Arief mungkin disebabkan oleh proses evaluasi dan perhitungan yang lebih rinci menjelang pelaksanaan program.
Program penyerapan jagung oleh Bulog ini memiliki implikasi yang luas bagi sektor pertanian dan perekonomian nasional. Dengan menetapkan HPP yang kompetitif, pemerintah memberikan jaminan harga bagi petani, sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan produksi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi disparitas ekonomi di pedesaan.
Strategi ini juga dirancang untuk mencegah impor jagung yang berlebihan. Dengan adanya CPP jagung yang memadai, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus menghemat devisa negara. Impor yang berlebihan, selain berdampak negatif terhadap neraca perdagangan, juga berpotensi menimbulkan masalah terkait kualitas dan keamanan pangan.
Lebih lanjut, Arief Prasetyo Adi menjelaskan mekanisme distribusi jagung yang akan dilakukan Bulog setelah proses penyerapan selesai. Dijelaskan bahwa Bulog akan melelang jagung tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada HPP. Sebagai contoh, jika Bulog membeli jagung dengan harga Rp 5.500 per kilogram, maka harga lelangnya dapat ditetapkan sekitar Rp 4.500 per kilogram. Selisih harga ini, menurut Arief, merupakan bentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada konsumen, khususnya peternak.
"Dengan skema ini, peternak dapat memperoleh jagung dengan harga yang terjangkau," ungkap Arief. "Ini jauh lebih efektif daripada harus mengandalkan impor yang harganya fluktuatif dan seringkali lebih mahal." Subsidi terselubung ini menjadi strategi penting untuk menjaga daya saing produk peternakan dalam negeri dan melindungi konsumen dari dampak kenaikan harga pakan ternak.
Program penyerapan jagung ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor hilir. Dengan ketersediaan jagung yang cukup dan harga yang stabil, industri pengolahan jagung, seperti pembuatan pakan ternak dan produk olahan jagung lainnya, dapat beroperasi secara optimal. Hal ini akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, efisiensi dan transparansi dalam proses penyerapan jagung oleh Bulog harus dijaga. Mekanisme pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. Kedua, distribusi jagung yang efisien dan tepat sasaran juga sangat penting untuk memastikan bahwa jagung tersebut sampai kepada konsumen yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau.
Ketiga, perencanaan dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani juga sangat krusial. Komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait akan memastikan kelancaran program dan meminimalisir potensi kendala di lapangan.
Secara keseluruhan, instruksi penyerapan satu juta ton jagung oleh Bulog merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan petani. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi Inpres yang akan segera terbit menjadi kunci keberhasilan program ini. Publik pun menantikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.