Jakarta, 24 Maret 2025 – Proyek ambisius Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW) yang membentang dari Tangerang hingga Gresik, Jawa Timur, semakin menampakkan geliat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, mengungkapkan adanya minat signifikan dari investor swasta lokal untuk berpartisipasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Meskipun enggan menyebutkan nama perusahaan yang dimaksud, pernyataan Wamen PU ini memberikan secercah optimisme terhadap realisasi mega proyek yang diperkirakan menelan biaya fantastis ini.
"Memang ada beberapa perusahaan lokal yang telah menunjukkan ketertarikan, namun saat ini masih terlalu dini untuk mengungkap detailnya," ujar Diana dalam wawancara eksklusif di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025). Ia menekankan kerahasiaan informasi tersebut, mengingat skala proyek yang sangat besar dan kompleksitas negosiasi yang tengah berlangsung. "Proyek ini sangat besar dan sensitif, sehingga kami perlu berhati-hati dalam memberikan informasi," tambahnya.
Proyek GSW, yang bertujuan untuk melindungi pantai utara Jawa dari abrasi dan dampak perubahan iklim, telah lama menjadi perbincangan. Namun, realisasinya terganjal oleh berbagai faktor, termasuk besarnya investasi yang dibutuhkan dan kompleksitas koordinasi antar kementerian. Pemerintah kini berupaya mempercepat realisasi proyek ini dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus penanganan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan abrasi dan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.
Rapat koordinasi tingkat tinggi telah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur (IPK) dan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Keuangan. Koordinasi intensif ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan memastikan kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Namun, Wamen PU mengakui bahwa perhitungan nilai investasi yang pasti masih belum tersedia. Meskipun terdapat studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya, pemerintah menyadari perlunya peninjauan kembali (review) yang komprehensif untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dan perkembangan teknologi. Lebih lanjut, Diana menjelaskan bahwa pendanaan proyek tidak akan sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterlibatan swasta, baik lokal maupun internasional, diharapkan dapat mengurangi beban APBN dan mempercepat proses pembangunan.
"Perhitungan biaya pasti masih belum bisa kita tetapkan. Ini membutuhkan kajian multi-stakeholder yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PU, Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, KLHK, KKP, dan lainnya," jelas Diana. "Proyek ini sangat luas, membentang dari Tangerang hingga Gresik, sehingga perencanaan detail dan komprehensif sangat krusial," tambahnya.
Proses perencanaan yang detail dan komprehensif ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kajian Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang ketat akan menjadi bagian integral dari proses perencanaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pemerintah juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
Setelah proses perencanaan dan kajian yang matang, hasil studi mengenai PSN Tanggul Laut Raksasa akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menunjukkan pentingnya proyek ini dalam agenda pemerintahan dan kebutuhan akan persetujuan tertinggi untuk memulai pembangunan. Lebih lanjut, pemerintah berencana membentuk Otorita khusus untuk mengawasi dan mengelola proyek GSW. Pembentukan Otorita ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan proyek.
"Kita akan melaporkan hasil studi kepada Presiden, dan pembentukan Satgas serta Otorita GSW merupakan langkah strategis untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan efektif," tegas Diana. Pembentukan Otorita ini juga diharapkan dapat menarik minat investor asing dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek.
Kehadiran investor swasta lokal dalam proyek GSW merupakan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Proyek ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantura Jawa. Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk memastikan keberlanjutan proyek dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan proyek GSW akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perjalanan panjang menuju realisasi proyek ini masih akan terus dikawal dengan cermat dan penuh pertimbangan.