Jombang, Jawa Timur – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapak Bahlil Lahadalia, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik mafia di sektor minyak dan gas (migas). Pernyataan tersebut disampaikannya saat kunjungan ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3), di hadapan para santri dan kiai. Bahlil menekankan perlunya keberanian dan tekad yang kuat untuk melawan jaringan mafia yang merugikan negara dan rakyat.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis Sabtu (15/3/2025), Bahlil memaparkan secara gamblang praktik-praktik curang yang dilakukan para mafia migas. Ia mencontohkan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax, yang menurutnya telah merusak kualitas BBM yang diterima masyarakat. "Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali," tegas Menteri Bahlil, menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi tantangan ini.
Pernyataan Bahlil ini bukan sekadar retorika. Ia menjabarkan sejumlah langkah konkret yang tengah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah upaya penargetan subsidi BBM agar tepat sasaran. Bahlil menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran subsidi agar benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerimanya. "Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo," tandasnya, menekankan arahan langsung dari Presiden.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti permasalahan distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram. Ia mengakui adanya tantangan besar dalam upaya perbaikan tata kelola distribusi LPG ini, mengingat harga LPG 3 kilogram di pasaran masih jauh lebih tinggi daripada harga subsidi yang ditetapkan pemerintah. "LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000," ungkap Bahlil, menunjukkan keprihatinannya atas disparitas harga tersebut.
Ketidaksesuaian harga di lapangan ini, menurut Bahlil, menunjukkan adanya praktik-praktik manipulasi yang merugikan masyarakat. Ia menyadari bahwa upaya menertibkan harga LPG di pasaran ini mendapat resistensi dari pihak-pihak yang selama ini telah menikmati keuntungan dari sistem yang tidak adil tersebut. "Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini," tegasnya, menunjukkan tekad yang bulat untuk terus berjuang melawan praktik-praktik tersebut.
Bahlil juga memberikan gambaran besar mengenai alokasi anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dari total APBN sebesar Rp3.621,3 triliun, Kementerian ESDM mengelola 15 persen atau sekitar Rp420 triliun untuk subsidi energi, meliputi LPG, BBM, dan listrik. Rinciannya, Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, Rp150 triliun untuk BBM (solar dan bensin), dan Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Angka-angka fantastis ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab Kementerian ESDM dalam memastikan penyaluran subsidi yang tepat dan efisien.
Bahlil menegaskan bahwa sebagai Menteri ESDM, ia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa subsidi energi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat tidak mampu. "Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu," pungkasnya, menunjukkan komitmennya untuk terus berjuang demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan Bahlil di Pondok Pesantren Tebuireng bukan hanya sekadar pidato. Ini merupakan penegasan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik-praktik koruptif di sektor migas. Pernyataan ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh pihak terkait untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola migas yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Perjuangan melawan mafia migas bukanlah perkara mudah, membutuhkan nyali dan keberanian untuk melawan kekuatan-kekuatan besar yang selama ini telah menikmati keuntungan dari sistem yang tidak berpihak pada rakyat. Namun, dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, harapan untuk menciptakan sektor migas yang bersih dan berkeadilan bukanlah hal yang mustahil. Pernyataan Bahlil menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam upaya pemberantasan mafia migas dan siap menghadapi segala tantangan yang ada. Keberhasilan upaya ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dukungan dan pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk mengawal proses ini agar berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.