Jakarta, 11 Maret 2025 – Presiden Prabowo Subianto tengah mengagas sebuah revolusi ketahanan pangan di tingkat desa melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Gagasan ini, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bertujuan untuk menciptakan lumbung pangan modern di setiap desa, sekaligus menjadi benteng pertahanan ekonomi di tingkat akar rumput.
Mendagri Tito Karnavian, yang baru saja menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, memaparkan visi Presiden Prabowo tersebut kepada awak media di Kementerian Koperasi, Jakarta. Ia menggambarkan antusiasme Presiden terhadap inisiatif ini dengan penuh kekaguman. "Ide Bapak Presiden sangat luar biasa," tegas Tito. "Keinginan beliau agar setiap desa memiliki ketahanan ekonomi dan pangan yang kuat, dengan lumbung-lumbung pangan modern yang dikelola secara profesional melalui Kopdes Merah Putih," tambahnya.
Konsep lumbung pangan modern ini, menurut Tito, bukanlah sekadar replika lumbung desa tradisional. Gagasan ini dirancang sebagai sistem pengelolaan stok pangan yang lebih terintegrasi dan efisien, memanfaatkan teknologi dan manajemen modern yang berbasis koperasi. Kopdes Merah Putih, diproyeksikan sebagai pengelola utama lumbung pangan ini, akan menyerap hasil pertanian dan perikanan dari desa setempat. Dengan demikian, setiap desa akan memiliki cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi berbagai kemungkinan krisis.
"Bayangkan, ketika negara-negara lain seperti Filipina dan Malaysia sedang mengalami krisis beras, kita bisa bertahan berkat cadangan pangan di desa-desa," jelas Tito. "Selain peran Bulog, ketahanan pangan kita akan diperkuat oleh lumbung-lumbung pangan desa yang dikelola secara modern melalui koperasi." Inilah, menurut Tito, inti dari visi Presiden Prabowo: mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dimulai dari tingkat desa.
Lebih dari sekadar lumbung pangan, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tito menekankan peran Kopdes dalam memutus rantai eksploitasi yang selama ini merugikan petani dan nelayan. "Kopdes akan memotong praktik tengkulak, rentenir, dan bahkan pinjaman online (pinjol) yang mencekik masyarakat desa," ujarnya. Dengan demikian, Kopdes diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Keberhasilan Kopdes Merah Putih, menurut Tito, juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. "Setelah masalah pangan teratasi, Kopdes bisa dikembangkan untuk mengelola kebutuhan lain seperti pupuk, klinik kesehatan, apotek, bahkan gas dan listrik," tambahnya. Integrasi layanan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
Yang menarik, Tito memastikan bahwa program Kopdes Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Ia menjelaskan bahwa APBDesa telah dirancang dengan mekanisme yang fleksibel. "70% APBDesa dialokasikan untuk inisiatif dari bawah, sesuai kebutuhan masing-masing desa," jelasnya. "Sedangkan 30% dialokasikan untuk program nasional, seperti yang pernah dilakukan saat pandemi Covid-19." Dengan demikian, pembentukan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat berjalan selaras dengan program pembangunan desa yang sudah ada.
Inisiatif Presiden Prabowo ini, jika berhasil diimplementasikan, akan menjadi terobosan signifikan dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Pembentukan Kopdes Merah Putih tidak hanya sekadar membangun lumbung pangan, tetapi juga membangun sistem ekonomi desa yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing. Dengan memotong mata rantai eksploitasi dan mendorong kemandirian ekonomi desa, program ini berpotensi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Suksesnya program ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah mampu berkolaborasi dan memastikan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih. Tantangannya jelas, namun potensi dampak positifnya bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional sangat besar. Implementasi program ini akan menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di pedesaan.