Jakarta, 5 Maret 2025 – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara mengejutkan menunda pengumuman jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta. Keputusan ini diambil di tengah bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, menunjukkan prioritas pemerintah yang bergeser dari agenda ekonomi menuju respon kemanusiaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, menjelaskan penundaan tersebut dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Rabu siang.
"Pengumuman mengenai jadwal pencairan THR pekerja swasta akan disampaikan satu atau dua hari ke depan," ujar Noel. Ia menekankan bahwa keputusan ini bukan karena adanya kendala teknis atau perbedaan pendapat internal, melainkan didasari pertimbangan etika dan empati terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah banjir. "Rasanya tidak pantas mengumumkan kebijakan yang bersifat ekonomi, seperti THR, di saat bersamaan banyak saudara kita yang tengah berjuang menghadapi bencana. Hal ini dinilai kurang empatik," jelasnya.
Pernyataan Noel ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sehari sebelumnya. Selasa malam (4/3/2025), usai menghadiri arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Yassierli dengan optimis menyatakan bahwa aturan pencairan THR untuk pekerja swasta akan diumumkan pada Rabu, 5 Maret 2025. Ia bahkan memastikan akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait hal tersebut. "Besok (hari ini) akan kita launching aturan THR-nya. SE-nya besok di Kemnaker yang untuk karyawan swasta," ungkap Yassierli saat itu.
Perbedaan pernyataan antara Menteri dan Wakil Menteri ini menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi internal di Kemnaker. Meskipun Noel menegaskan bahwa pembahasan mengenai THR pekerja swasta telah dilakukan, penundaan pengumuman menunjukkan adanya perubahan strategi komunikasi pemerintah. Keputusan untuk menunda pengumuman THR swasta, yang rencananya akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman THR Aparatur Sipil Negara (ASN), mengindikasikan bahwa pemerintah tengah memfokuskan sumber daya dan perhatiannya pada penanganan bencana banjir.
Penundaan ini juga menimbulkan spekulasi mengenai potensi dampaknya terhadap perekonomian. THR merupakan salah satu komponen penting dalam daya beli masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya. Penundaan pengumuman jadwal pencairan THR swasta tentu menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja dan pengusaha, yang berpotensi mempengaruhi perencanaan keuangan mereka. Para pekerja swasta kini harus menunggu lebih lama untuk mengetahui kepastian kapan mereka akan menerima THR, yang biasanya menjadi sumber dana penting untuk memenuhi kebutuhan selama libur Lebaran.
Lebih lanjut, Noel menjelaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk segera mengumumkan aturan pencairan THR bagi pekerja swasta. Ia memastikan bahwa penundaan ini semata-mata didorong oleh rasa empati dan keprihatinan terhadap korban banjir. "Bukan karena kita tidak siap atau tidak mau mengumumkan, tetapi kita ingin menunjukkan rasa empati kepada masyarakat yang terdampak bencana," tegasnya.
Selain THR untuk pekerja swasta, Kemnaker juga berencana untuk mengeluarkan aturan terkait pencairan THR bagi pekerja sektor informal atau pekerja lepas. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan seluruh lapisan pekerja di Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online dan taksi online. Namun, dengan adanya penundaan pengumuman THR swasta, kemungkinan besar aturan THR untuk pekerja informal juga akan mengalami penundaan.
Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan penanganan bencana banjir atas pengumuman THR swasta menunjukkan adanya pergeseran prioritas kebijakan. Dalam situasi darurat seperti ini, tanggap darurat dan pemulihan menjadi lebih mendesak dibandingkan dengan agenda ekonomi, sebagaimana tercermin dari pernyataan Wamenaker. Meskipun penundaan ini menimbulkan ketidakpastian, langkah ini dapat dimaklumi mengingat pentingnya menunjukkan empati dan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Namun, penundaan ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik di internal pemerintah. Perbedaan pernyataan antara Menteri dan Wakil Menteri menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih terintegrasi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada publik. Ke depan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam menyampaikan informasi kebijakan, sehingga dapat meminimalisir kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
Secara keseluruhan, penundaan pengumuman THR swasta akibat bencana banjir menjadi sebuah studi kasus mengenai bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara agenda ekonomi dan respon kemanusiaan. Meskipun keputusan ini menimbulkan pertanyaan dan spekulasi, fokus pemerintah pada penanganan bencana banjir menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat dalam situasi darurat. Namun, transparansi dan koordinasi internal yang lebih baik tetap diperlukan untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian di masa mendatang. Publik kini menantikan pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan THR swasta dalam satu atau dua hari ke depan, dengan harapan agar kebijakan ini dapat memberikan kepastian dan ketenangan bagi para pekerja menjelang Hari Raya.