Jakarta, 3 Maret 2025 – Imbauan pemerintah agar sektor swasta menerapkan flexible working arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) jelang Lebaran telah memicu perdebatan sengit antara pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, mengajak sektor swasta untuk turut serta mengurangi kemacetan lalu lintas dengan mendorong karyawannya bekerja dari jarak jauh. Namun, APINDO tegas menolak penerapan kebijakan tersebut secara seragam, mengingat keragaman karakteristik usaha di Indonesia.
Imbauan WFA dari pihak pemerintah muncul di tengah persiapan pemerintah untuk menerapkan skema serupa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini tengah merumuskan aturan WFA bagi ASN sebagai pedoman implementasi di lingkungan pemerintahan. Adita Irawati, dalam keterangannya kepada media, menekankan pentingnya kerja sama dari sektor swasta untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran. Ia mengimbau perusahaan-perusahaan untuk memberlakukan kebijakan WFA bagi karyawan yang memungkinkan, sebagai upaya mengurangi beban lalu lintas jalan raya.
Namun, seruan tersebut langsung mendapat tanggapan kritis dari APINDO. Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa penerapan WFA tidak bisa digeneralisasi ke seluruh sektor usaha. Ia menjelaskan bahwa beberapa sektor, seperti teknologi informasi dan industri kreatif, memang memungkinkan penerapan WFA. Namun, sektor-sektor lain seperti manufaktur, ritel, logistik, dan pariwisata sangat bergantung pada kehadiran fisik pekerja di tempat kerja untuk menjamin kelancaran operasional.
"APINDO memahami niat baik pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat," ujar Shinta dalam keterangan resminya kepada detikcom. "Namun, implementasi kebijakan WFA harus mempertimbangkan karakteristik unik setiap sektor usaha. Pendekatan one-size-fits-all jelas tidak tepat dan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar."
Shinta menekankan bahwa usulan WFA jelang Lebaran membutuhkan kajian mendalam, terutama dari aspek produktivitas dan keberlangsungan operasional bisnis. Periode menjelang hari raya besar biasanya diiringi lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat. Penerapan WFA tanpa perencanaan matang, menurut Shinta, berisiko mengganggu rantai pasok dan berdampak negatif pada stabilitas pasokan di pasar.
"Jika kebijakan WFA diterapkan secara terburu-buru tanpa perhitungan yang cermat, kita berpotensi menghadapi gangguan serius pada rantai pasok, yang pada akhirnya akan memengaruhi ketersediaan barang dan jasa di pasaran," tegas Shinta. Ia memperingatkan potensi dampak negatif terhadap perekonomian nasional jika kebijakan ini diterapkan secara paksa tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
APINDO juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait WFA di sektor swasta. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pengusaha, karyawan, dan pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak mengganggu stabilitas operasional dunia usaha, khususnya di sektor-sektor strategis yang berperan vital bagi perekonomian nasional.
"Kebijakan WFA seharusnya bersifat opsional dan diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan," kata Shinta. "Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga mereka harus diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri kebijakan WFA yang sesuai dengan kondisi spesifik mereka."
Pernyataan APINDO ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di kalangan pelaku usaha. Banyak perusahaan khawatir bahwa penerapan WFA secara paksa dapat menurunkan produktivitas, menimbulkan kesulitan dalam koordinasi tim, dan bahkan berdampak pada kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu, kebutuhan akan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang handal dan perangkat kerja yang memadai, juga menjadi pertimbangan penting.
Perdebatan ini menyoroti kompleksitas dalam menerapkan kebijakan WFA di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi mobilitas dan mengurangi kemacetan. Di sisi lain, sektor swasta menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing sektor usaha dan menghindari pendekatan yang terlalu generalisasi.
Ke depan, diperlukan dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menemukan solusi yang seimbang. Suatu pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan mempertimbangkan aspek produktivitas, kelancaran operasional, dan keberlanjutan bisnis akan menjadi kunci keberhasilan implementasi WFA di Indonesia. Tanpa pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, imbauan WFA berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi. Pemerintah perlu mendengarkan masukan dari sektor swasta dan mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Hanya dengan demikian, kebijakan WFA dapat diterapkan secara efektif dan efisien tanpa mengganggu stabilitas perekonomian nasional.