Tangerang, 1 Januari 2025 – Menteri BUMN, Erick Thohir, mengumumkan rencana besar untuk mengkonsolidasikan pengelolaan aset 47 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi transformasi total yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja BUMN secara keseluruhan. Saat ini, Danantara baru mengelola tujuh BUMN, yaitu Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom, dan MIND ID.
Dalam keterangan persnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/1/2025), Erick Thohir menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam melakukan bersih-bersih dan transformasi di tubuh BUMN. Ia menolak pendekatan parsial dan menekankan pentingnya integrasi total seluruh aset BUMN di bawah satu manajemen.
“Kalau ditanya, kenapa nggak 7 BUMN saja, kenapa semuanya? Jawabannya sederhana: jika kita ingin transformasi total dan bersih-bersih BUMN, kita tidak bisa melakukannya secara bertahap. Semuanya harus menjadi satu kesatuan dalam manajemen aset,” tegas Erick.
Ia menambahkan, komitmen untuk mendukung perubahan bangsa mengharuskan Kementerian BUMN mengambil langkah-langkah yang tegas dan menyeluruh. Tidak ada lagi pendekatan setengah-setengah atau bertahap. Transparansi menjadi kunci utama dalam proses ini, dengan semua langkah transformasi yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir dipublikasikan secara terbuka.
“Kalau kita mau mendukung perubahan bangsa ini, nggak boleh setengah-setengah. Tidak ada lagi pendekatan ‘ini 7 dulu, ini tambah 2 dulu’. Semuanya harus terintegrasi. Toh, kita tidak ada yang disembunyikan. Transformasi yang kita dorong selama lima tahun ini transparan dan terbuka,” lanjut Erick.
Integrasi 47 BUMN ke dalam Danantara tidak serta-merta mengurangi peran Kementerian BUMN. Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN akan tetap menjalankan fungsi pengawasan, penindakan terhadap kasus korupsi, dan persetujuan rencana kerja BUMN. Pengawasan operasional juga tetap dilakukan, khususnya untuk BUMN yang memiliki kewajiban layanan publik (Public Service Obligation – PSO).
“Salah satu fungsi kami di undang-undang adalah mengawasi, menindak kasus korupsi, menyetujui rencana kerja, memastikan keseimbangan antara dividen dan suntikan modal. Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contohnya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan PSO, subsidi, kompensasi, dan proyek strategis nasional,” jelasnya.
Erick Thohir juga kembali mengingatkan bahwa jumlah BUMN telah dipangkas menjadi 47 dari sebelumnya 112 BUMN, dengan tujuh di antaranya masih dalam proses penyehatan. Ia menekankan keberhasilan BUMN dalam mencapai profit sebesar Rp 310 triliun sebagai bukti nyata bahwa langkah-langkah anti-korupsi yang dilakukan telah membuahkan hasil.
“Kalau semua BUMN korup, tidak mungkin profitnya mencapai Rp 310 triliun. Jadi, semuanya akan diintegrasikan di bawah Danantara, di bawah satu payung besar. Total aset yang dikelola nantinya akan mencapai US$ 900 miliar secara bertahap. Kerja sama dengan Pak Rosan Roeslani (Ketua Dewan Komisioner Danantara) berjalan sangat baik, dan beliau memiliki pengalaman yang berharga sebagai mantan Wakil Menteri BUMN,” tutup Erick.
Langkah integrasi ini diyakini akan membawa sejumlah manfaat signifikan. Pengelolaan aset yang terpusat di Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Integrasi ini juga akan memperkuat daya saing BUMN di kancah global dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Namun, langkah ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mekanisme integrasi yang akan diterapkan, potensi dampak terhadap karyawan BUMN, dan strategi untuk menjaga independensi operasional masing-masing BUMN perlu dijelaskan lebih rinci. Transparansi dan komunikasi yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan implementasi rencana besar ini. Publik menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail strategi, timeline, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan proses integrasi berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi perekonomian nasional. Keberhasilan integrasi ini akan menjadi penentu penting bagi masa depan BUMN dan peran mereka dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perhatian publik akan tertuju pada bagaimana Danantara mampu mengelola aset raksasa ini secara efektif dan efisien, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.