Jakarta, 1 Maret 2025 – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan tanggapan resmi terkait isu maraknya BBM oplosan yang mencuat pasca pengungkapan kasus korupsi di sektor minyak dan gas oleh Kejaksaan Agung. Pernyataan tersebut disampaikan Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025), menanggapi pertanyaan awak media seputar temuan tersebut.
Meskipun enggan secara gamblang mengkonfirmasi keberadaan BBM oplosan, Erick Thohir menyatakan telah berkoordinasi intensif dengan Jaksa Agung ST Burhanudin untuk membahas isu krusial ini. "Saya sudah berdiskusi panjang dengan Bapak Jaksa Agung hingga larut malam, sekitar pukul 11 malam, untuk membahas isu ini, termasuk perbedaan antara blending dan oplosan. Lebih detailnya, saya persilakan Bapak Jaksa Agung untuk memberikan penjelasan," ujar Erick, menghindari konfirmasi langsung terkait keberadaan BBM oplosan yang diduga beredar di pasaran.
Sikap hati-hati Menteri BUMN ini bukan tanpa alasan. Erick menekankan pentingnya membedakan antara praktik oplosan yang ilegal dan bersifat koruptif, dengan proses blending yang merupakan tahapan legal dalam industri pengolahan bahan bakar minyak. "Jika memang ada praktik oplosan yang ditemukan, saya pastikan telah ditindak tegas. Namun, perlu dipahami bahwa blending merupakan proses yang lazim dilakukan dalam industri perminyakan untuk meningkatkan kualitas BBM," jelasnya.
Erick Thohir secara eksplisit menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua hal tersebut. "Oplosan bersifat ilegal dan bertujuan meraup keuntungan secara tidak sah, sementara blending merupakan proses peningkatan kualitas BBM yang terukur dan terkontrol, bertujuan untuk meningkatkan performa, misalnya angka oktan (RON) bensin," tegasnya. Ia menambahkan bahwa proses blending yang legal telah lama menjadi praktik standar di industri perminyakan, sehingga perlu dibedakan secara jelas dari praktik oplosan yang ilegal.
Untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi publik, Erick Thohir mengajak masyarakat untuk membandingkan secara objektif kualitas BBM Pertamina dengan produk sejenis dari operator swasta lainnya. "Masyarakat dapat membandingkan sendiri kualitas BBM Pertamina dengan produk dari perusahaan swasta. Hal ini penting untuk menghindari kesimpulan yang prematur dan tidak berdasar," imbuhnya.
Lebih lanjut, Erick Thohir mengingatkan pentingnya menghindari generalisasi dan tuduhan yang bersifat emosional. Ia menekankan bahwa tidak semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dimiliki oleh Pertamina. "Sangat penting untuk diingat bahwa tidak semua SPBU adalah milik Pertamina. Sebagian besar SPBU dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengusaha swasta. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dan menghindari tuduhan yang tidak berdasar," ungkapnya.
Pernyataan Erick Thohir ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk mengurai secara hati-hati isu BBM oplosan yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Meskipun tidak secara langsung membenarkan atau menyangkal adanya praktik oplosan, tegasnya menekankan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, maka akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Namun, pernyataan tersebut juga membuka ruang interpretasi, terutama terkait dengan proses blending yang legal. Kejelasan dan transparansi terkait regulasi dan pengawasan proses blending menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kualitas BBM yang beredar di pasaran tetap terjaga. Ke depan, publik menantikan penjelasan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung terkait temuan-temuan mereka dan bagaimana proses blending di industri perminyakan diawasi untuk mencegah praktik oplosan yang merugikan konsumen dan negara.
Pernyataan Erick Thohir juga menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai perbedaan antara blending dan oplosan. Kurangnya pemahaman publik mengenai proses pengolahan BBM dapat memicu kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi yang lebih intensif dari pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat.
Lebih jauh lagi, pernyataan ini juga menggarisbawahi kompleksitas permasalahan di sektor energi Indonesia. Kasus ini bukan hanya sebatas masalah hukum, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan keamanan energi nasional. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta untuk memastikan pengelolaan sektor energi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, pernyataan Erick Thohir mengenai isu BBM oplosan ini masih meninggalkan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab secara tuntas. Kejelasan dari Kejaksaan Agung terkait hasil investigasi dan transparansi dalam proses blending menjadi kunci untuk meredam keresahan publik dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM yang dikonsumsi. Upaya edukasi publik juga perlu ditingkatkan untuk mencegah kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Permasalahan ini menuntut komitmen bersama dari semua pihak untuk menciptakan industri perminyakan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.