Tangerang, 1 Maret 2025 – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan pernyataan resmi terkait kasus korupsi yang tengah mengguncang sektor pengelolaan minyak mentah dan produk kilang, melibatkan sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023. Dalam pernyataan yang disampaikan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025), Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk melakukan kajian menyeluruh dan perbaikan sistemik guna mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pengungkapan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung yang melibatkan sejumlah pihak dalam rantai pengelolaan migas di Indonesia. Skandal ini telah menghebohkan publik dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya di sektor energi. Erick Thohir, yang mengemban tanggung jawab atas kinerja BUMN, menyatakan bahwa investigasi menyeluruh menjadi langkah krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara yang sangat vital ini.
"Di Pertamina sendiri, tentu kita akan melakukan review total," tegas Erick Thohir. "Kita akan mengkaji seluruh proses, prosedur, dan sistem yang ada untuk mengidentifikasi celah-celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan ke depannya," tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini dan komitmennya untuk melakukan reformasi di tubuh Pertamina, perusahaan pelat merah yang menjadi aktor utama dalam pengelolaan migas di Indonesia.
Namun, upaya perbaikan tidak akan dilakukan secara parsial. Erick Thohir menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kolaboratif. Kementerian BUMN, menurutnya, akan melakukan konsolidasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta stakeholder terkait lainnya. Langkah ini bertujuan untuk merumuskan solusi konkret dan terintegrasi yang mampu mengatasi akar permasalahan dan mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga ini diharapkan mampu menghasilkan sinergi yang efektif dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam strategis milik negara.
Lebih lanjut, Erick Thohir menyampaikan penghormatan atas proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung. Ia bahkan mengungkapkan telah melakukan pertemuan langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Jumat malam menjelang keberangkatannya ke Magelang. "Kemarin saya meeting sama Pak Jaksa Agung sebelum ke Magelang jam 11 malam," ujar Erick Thohir. "Bagaimana, tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," tambahnya. Pertemuan tersebut menunjukkan koordinasi yang erat antara pemerintah dan penegak hukum dalam menangani kasus ini, menandakan komitmen bersama untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat.
Terkait dengan kemungkinan pergantian direksi dan komisaris anak usaha Pertamina yang terseret dalam kasus ini, Erick Thohir menjelaskan bahwa hal tersebut akan diselaraskan dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Kan di bulan Maret ini akan banyak RUPS," jelasnya. "Jadi, tentu pergantian nanti komisaris, direksi kita sejalankan dengan rapat tahunan," tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam korupsi, namun tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam korporasi. Proses penggantian tersebut akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan aturan tata kelola perusahaan yang baik.
Kasus korupsi di sektor migas ini bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional. Keberhasilan pemerintah dalam menangani kasus ini dan melakukan reformasi sistemik akan menjadi penentu dalam memulihkan kepercayaan tersebut. Kajian total yang dijanjikan Erick Thohir, termasuk konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan migas di Indonesia. Keberhasilan upaya ini akan menentukan keberlanjutan investasi di sektor energi dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa reformasi yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, menanggapi kasus yang sudah terungkap, tetapi juga proaktif, mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, termasuk peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mencegah terulangnya skandal korupsi di sektor migas.
Pernyataan Erick Thohir ini menjadi sinyal positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, janji tersebut harus diwujudkan dengan tindakan nyata dan terukur. Publik akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat. Suksesnya upaya reformasi di sektor migas akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional merupakan modal penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.