Jakarta, 1 Maret 2025 – Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, resmi melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri strategis. Keputusan ini ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025, yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Kebijakan yang ditandatangani Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada Rabu, 26 Februari 2025 ini, mencakup total 253 pengguna gas bumi tertentu dan menandai babak baru dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Tujuh sektor industri yang mendapatkan manfaat dari program HGBT ini meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Penerapan skema baru ini, menurut Menteri Bahlil, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Skema tersebut membagi harga gas bumi menjadi dua kategori berdasarkan penggunaannya: US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit) untuk bahan bakar, dan US$ 6,5 per MMBTU untuk bahan baku. Harga ini jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan kisaran harga sebelumnya yang mencapai US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar dan bahan baku," tegas Bahlil dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM. Perbedaan harga ini dirancang untuk memberikan insentif yang lebih terarah dan efisien bagi industri-industri yang bergantung pada gas bumi sebagai sumber daya utama.
Kebijakan HGBT ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing industri dalam negeri. Dengan harga gas bumi yang lebih terjangkau, industri-industri tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya mampu bersaing di pasar global.
Dampak positif program HGBT tidak hanya dirasakan oleh sektor industri. Di sektor kelistrikan, kebijakan ini berperan krusial dalam menjaga stabilitas harga listrik bagi masyarakat. Dengan harga gas bumi yang lebih kompetitif, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dapat ditekan, sehingga beban subsidi energi pemerintah berkurang secara signifikan.
Data Kementerian ESDM menunjukkan hasil yang mengesankan dari implementasi HGBT sejak tahun 2020 hingga 2024. Penghematan BPP listrik mencapai triliunan rupiah, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp 16,06 triliun. Subsidi listrik juga berhasil ditekan, dengan penghematan terbesar mencapai Rp 4,10 triliun di tahun yang sama. Kompensasi listrik pun mengalami penurunan signifikan, mencapai penghematan tertinggi Rp 13,09 triliun.
Keberhasilan program HGBT dalam menekan beban anggaran negara juga terlihat jelas pada kinerja PT PLN Batam. Pada tahun 2023 saja, penghematan yang dihasilkan mencapai Rp 844,95 miliar. Secara keseluruhan, program ini telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi biaya operasional PLN dan meringankan beban APBN.
Manfaat ekonomi yang dihasilkan dari program HGBT untuk sektor industri selama periode 2020-2023 juga sangat signifikan, mencapai total Rp 247,26 triliun. Angka ini meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 triliun, kenaikan penerimaan pajak Rp 23,30 triliun, dan pertumbuhan investasi yang pesat mencapai Rp 91,17 triliun. Kenaikan investasi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi yang semakin kondusif di Indonesia.
Selain itu, program HGBT juga berkontribusi pada efisiensi anggaran negara melalui pengurangan subsidi pupuk hingga Rp 4,94 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak positif bagi sektor industri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.
Menteri Bahlil optimistis bahwa kebijakan HGBT yang baru ini akan semakin meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar global. "Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya. Ia juga berharap kebijakan ini akan membuka lapangan kerja baru dan membuat harga produk dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.
Program HGBT yang berkelanjutan ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri nasional. Dengan harga gas bumi yang kompetitif, industri-industri di Indonesia diharapkan dapat berkembang pesat, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penerapan kebijakan ini juga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Ke depan, keberlanjutan program ini dan evaluasi berkala akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.