Jakarta, 24 Februari 2025 – Pemerintah resmi meluncurkan Operasi Pasar Murah untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Program strategis ini, yang diluncurkan di Kantor Pos Flora, Jalan Fatmawati, Jakarta, diharapkan mampu menjadi jaring pengaman bagi masyarakat dari potensi lonjakan harga yang kerap terjadi pada periode tersebut.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam sambutannya menekankan pentingnya operasi pasar ini sebagai langkah antisipatif. "Seminggu sebelum puasa, operasi pasar pangan murah akan digelar di 325 titik Kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia," tegas Amran. Ia menambahkan bahwa seluruh komoditas yang dijual dalam operasi pasar ini dipastikan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. "HET untuk beras, daging, minyak goreng, gula, ayam, telur, bawang putih, bawang merah, cabai, dan komoditas pangan pokok lainnya harus dipatuhi. Tidak boleh ada pedagang yang menjual di atas HET," tegasnya.
Operasi Pasar Murah ini akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan, mulai tanggal 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025. Daftar harga komoditas yang ditawarkan pun relatif terjangkau dan jauh di bawah HET. Beras SPHP dijual dengan harga Rp 12.000 per kilogram, bawang putih Rp 32.000 per kilogram, daging kerbau beku Rp 75.000 per kilogram (HET Rp 80.000), gula konsumsi Rp 15.000 per kilogram (HET Rp 18.500), Minyakita Rp 14.700 per liter (HET Rp 15.700), bawang merah Rp 27.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp 55.000 per kilogram, dan daging ayam ras Rp 34.000 per kilogram (HET Rp 40.000).
Pasokan komoditas pangan tersebut berasal dari berbagai BUMN dan BUMD yang tergabung dalam sinergi pangan nasional, antara lain Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PTPN, PT Berdikari, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Kolaborasi antar lembaga ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan keberhasilan program Operasi Pasar Murah.
Menteri Amran juga menyampaikan apresiasinya kepada PT Pos Indonesia atas dukungannya dalam menyediakan lokasi distribusi. "Kami mengapresiasi dukungan Pos Indonesia dalam penyediaan lokasi distribusi bahan pangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," ujarnya. Keterlibatan PT Pos Indonesia dinilai strategis mengingat jangkauan kantor pos yang luas di seluruh Indonesia, sehingga distribusi komoditas dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil.
Operasi Pasar Murah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Bidang Pangan dan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok yang digelar di Kementerian Pertanian pada tanggal 19 Februari 2025. Rapat tersebut membahas strategi pengendalian harga dan ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, dan menghasilkan kesepakatan untuk menggelar operasi pasar sebagai salah satu solusi.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero), Tonggo Marbun, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan operasi pasar di lapangan. "Untuk tahap awal, operasi pasar dibuka di 215 kantor pos di Pulau Jawa dan 110 kantor pos di luar Pulau Jawa," jelas Marbun. Ia mengakui adanya kendala dalam hal waktu persiapan yang singkat, sehingga keterbatasan penyediaan dan distribusi ke seluruh titik menjadi tantangan.
Namun, Marbun optimistis bahwa cakupan operasi pasar akan terus diperluas. "Target ke depan adalah membuka operasi pasar di 4.000 titik Kantor Pos Indonesia. Target terdekat, pada awal Ramadhan, kita akan menambah hingga mencapai 1.000 sampai 2.000 titik, dan terus bertambah secara bertahap hingga akhir Ramadhan," tambahnya. Ambisi untuk mencapai 4.000 titik operasi pasar mencerminkan komitmen pemerintah dan PT Pos Indonesia untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memastikan aksesibilitas terhadap bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.
Pelaksanaan Operasi Pasar Murah ini diharapkan dapat meredam potensi kenaikan harga pangan yang signifikan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan pasokan dan harga yang terjangkau, tetapi juga pada efektivitas distribusi dan pengawasan agar program ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ke depan, evaluasi berkala dan adaptasi terhadap dinamika pasar akan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. Pemerintah juga perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan distribusi barang agar program ini terhindar dari potensi penyelewengan.