Jakarta, 24 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini, sebuah langkah strategis yang diklaimnya sebagai instrumen kunci pembangunan nasional. Keunikan peluncuran ini terletak pada komposisi Dewan Penasihatnya yang mencakup dua mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah berani ini, menurut Prabowo, bertujuan untuk memastikan pengelolaan kekayaan negara berjalan optimal dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Peresmian Danantara yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, diwarnai dengan penegasan Prabowo akan peran vital lembaga ini. "Jangan salah, apa yang diluncurkan bukanlah sekadar badan investasi biasa, melainkan instrumen pembangunan nasional yang harus mampu mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo dalam pidato peresmiannya. Pernyataan ini menggarisbawahi ambisi besar di balik pembentukan Danantara, yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kehadiran Jokowi dan SBY sebagai Dewan Penasihat Danantara bukan sekadar simbolis. Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan alasan di balik penunjukan dua figur berpengaruh ini. "Mantan Presiden akan diajak untuk menjadi Dewan Penasihat agar lembaga ini dikawal dan dijaga oleh figur-figur berintegritas dan yang memiliki citra positif bagi Indonesia," ungkap Hasan kepada awak media usai peluncuran. Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa Prabowo berupaya membangun kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan Danantara bebas dari potensi korupsi dan praktik-praktik yang merugikan negara. Keberadaan mantan Presiden, dengan pengalaman dan reputasinya, diharapkan mampu menjadi benteng integritas dan transparansi dalam operasional Danantara.
Tugas Dewan Penasihat Danantara, yang anggotanya akan memberikan masukan dan saran strategis, sangat krusial. Salah satu anggota Dewan Penasihat akan ditunjuk sebagai Ketua, sementara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Penasihat sepenuhnya berada di tangan Presiden. Struktur ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan memastikan akuntabilitas lembaga.
Selain Dewan Penasihat, struktur kepemimpinan Danantara juga telah ditetapkan. Prabowo menunjuk Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer/CEO), seorang figur yang dikenal berpengalaman di dunia bisnis dan investasi. Sementara itu, Dewan Pengawas Danantara akan dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua, didampingi Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua. Komposisi Dewan Pengawas yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman di bidang ekonomi dan pemerintahan ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk membangun tata kelola Danantara yang profesional dan akuntabel.
Penggunaan mantan Presiden sebagai Dewan Penasihat merupakan langkah yang cukup berani dan menarik perhatian publik. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya Prabowo untuk membangun konsensus nasional dan menunjukkan komitmennya terhadap pemerintahan yang inklusif. Kehadiran Jokowi dan SBY, yang mewakili spektrum politik yang berbeda, dapat menetralisir potensi konflik kepentingan dan memastikan pengambilan keputusan yang berlandaskan kepentingan nasional.
Namun, langkah ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Dewan Penasihat dengan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas? Seberapa besar pengaruh Dewan Penasihat dalam pengambilan keputusan strategis Danantara? Apakah potensi konflik kepentingan dapat dihindari mengingat latar belakang politik para anggota Dewan Penasihat? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan untuk memastikan keberhasilan Danantara dalam mencapai tujuannya.
Peluncuran Danantara menandai babak baru dalam pengelolaan investasi di Indonesia. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada struktur organisasi dan komposisi personalia, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam operasionalnya. Keberadaan Dewan Penasihat yang terdiri dari mantan Presiden merupakan langkah strategis untuk memastikan hal tersebut, namun keberhasilannya tetap bergantung pada implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat.
Ke depan, publik akan mencermati kinerja Danantara dengan seksama. Keberhasilan lembaga ini dalam mencapai tujuannya akan menjadi tolok ukur keberhasilan strategi investasi pemerintah dan menjadi contoh bagi lembaga-lembaga serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan Danantara benar-benar menjadi instrumen pembangunan nasional yang efektif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran Jokowi dan SBY sebagai Dewan Penasihat akan menjadi sorotan utama, mengingat reputasi dan pengaruh mereka dalam kancah politik nasional. Harapannya, kehadiran mereka akan mampu menjaga integritas dan kredibilitas Danantara, sehingga lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.