Jakarta – Indonesia bersiap memasuki era baru pengelolaan aset negara dengan lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara. Lembaga ini, yang dibentuk berdasarkan revisi Undang-Undang (UU) BUMN yang disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, memiliki mandat untuk mengelola aset negara, khususnya dalam bentuk dividen BUMN, dengan mekanisme yang cukup unik terkait tanggung jawab atas keuntungan dan kerugian.
Salah satu poin krusial dalam UU BUMN terbaru ini adalah pemisahan tegas antara neraca keuangan Danantara dengan neraca keuangan negara. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari aktivitas investasi Danantara sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga tersebut, bukan menjadi beban negara. Hal ini menandai sebuah paradigma baru dalam pengelolaan aset negara, memberikan keleluasaan dan fleksibilitas yang lebih besar kepada Danantara dalam menjalankan strategi investasinya tanpa terbebani oleh risiko langsung bagi kas negara.
Namun, kebebasan operasional ini tidak tanpa batasan. Meskipun kerugian investasi tidak akan menjadi tanggung jawab negara, UU tersebut mengatur mekanisme pertanggungjawaban bagi para pengelola Danantara. Jika Danantara berhasil meraih keuntungan, sebagian dari laba tersebut akan disetorkan ke kas negara setelah dilakukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian investasi dan membangun akumulasi modal. Proporsi keuntungan yang disetorkan ke negara belum dijelaskan secara rinci dalam berita ini, dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Lebih lanjut, UU ini memberikan perlindungan hukum bagi para pengelola Danantara dalam hal kerugian investasi. Menteri, anggota dewan pengawas, badan pelaksana, dan pegawai Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang terjadi, asalkan mereka dapat membuktikan empat hal penting:
-
Bebas dari Kesalahan dan Kelalaian: Mereka harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bukti yang kuat dan komprehensif akan menjadi kunci dalam hal ini.
-
Iktikad Baik dan Kehati-hatian: Para pengelola harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan iktikad baik dan kehati-hatian, sesuai dengan maksud dan tujuan investasi serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Transparansi dan dokumentasi yang memadai akan menjadi sangat penting dalam membuktikan hal ini.
-
Bebas Benturan Kepentingan: Mereka harus membuktikan tidak adanya benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, yang memengaruhi pengambilan keputusan investasi. Hal ini menuntut adanya mekanisme pengawasan internal yang ketat dan independen.
-
Tidak Memperoleh Keuntungan Pribadi: Mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah dari aktivitas investasi Danantara. Ini menekankan pentingnya integritas dan etika dalam pengelolaan aset negara.
Keunikan lain dari Danantara adalah status para pengelola dan pegawainya yang tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam hal sistem kepegawaian, termasuk sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan dan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
UU tersebut juga memberikan perlindungan terhadap pailit bagi Danantara. Lembaga ini tidak dapat dipailitkan, kecuali dalam keadaan insolvensi yang dapat dibuktikan secara hukum. Ketentuan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan Danantara dalam mengelola risiko investasi dan memastikan keberlanjutan operasionalnya.
Secara keseluruhan, pembentukan Danantara menandai sebuah langkah berani dalam pengelolaan aset negara. Mekanisme yang unik ini, dengan pemisahan tanggung jawab atas keuntungan dan kerugian serta perlindungan hukum bagi para pengelola, memberikan fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar dalam pengambilan keputusan investasi. Namun, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip GCG yang ketat, transparansi yang tinggi, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas. Penting untuk memantau implementasi UU ini dan perkembangan kinerja Danantara untuk menilai efektivitas model pengelolaan aset negara yang baru ini. Keberhasilannya akan menjadi tolok ukur bagi reformasi pengelolaan aset negara di masa depan, dan kegagalannya dapat berdampak signifikan bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengawasan publik dan transparansi informasi menjadi kunci keberhasilan model ini. Detail lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan, proporsi keuntungan yang disetorkan ke negara, dan kriteria insolvensi perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan dan akuntabilitas Danantara.