Jakarta, 10 Mei 2025 – Pemerintah terus memacu pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai bagian integral dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengumumkan bahwa sekitar 65 sekolah rakyat siap diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Juli mendatang. Pernyataan ini disampaikan Dody dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PU di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Angka 65 sekolah tersebut merupakan progres tahap awal program ambisius ini. "Pada saat ini ada 65 sekolah, namun jika angka ini bertambah menjadi 70 sekolah, saya mohon jangan dimarahi. Angka ini masih berkembang karena ini baru tahap pertama," jelas Menteri Dody. Ia menekankan bahwa target utama adalah peresmian program Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo pada bulan Juli, sehingga sekolah-sekolah tersebut sudah dapat menerima siswa baru.
Program Sekolah Rakyat, yang berfokus pada renovasi dan pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kurang mampu, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pembangunan sekolah-sekolah ini tidak hanya sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan sosial ekonomi di masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, memberikan gambaran lebih detail tentang rencana pembangunan Sekolah Rakyat ke depan. Ia mengungkapkan bahwa tahun ini, Kementerian PU menargetkan pembangunan 100 lokasi Sekolah Rakyat. "Kemudian di tahun 2026, kita akan memulai pembangunan 100 lokasi baru lagi, untuk tahun ajaran 2027-2028. Ini sesuai dengan amanat Presiden Prabowo agar setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat dibangun," ujar Maulidya.
Besarnya komitmen pemerintah terhadap program ini tercermin dari alokasi anggaran yang signifikan. Maulidya menjelaskan bahwa Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU memiliki anggaran Rp 32 triliun untuk tahun depan, dengan Rp 25,8 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat. "Selain Sekolah Rakyat, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pembangunan madrasah (Rp 3,5 triliun), pasar, fasilitas olahraga, pendidikan tinggi, dan infrastruktur strategis lainnya (Rp 3 triliun)," rincinya.
Luas lahan yang dialokasikan untuk setiap Sekolah Rakyat juga mengalami peningkatan. Awalnya diproyeksikan seluas 5 hektare, namun kini ditingkatkan menjadi 6-10 hektare untuk menjamin tersedianya ruang belajar yang memadai dan fasilitas penunjang lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi para siswa.
Menteri Dody menambahkan bahwa Kementerian PU telah melakukan survei terhadap 135 lokasi untuk pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat. "Lokasinya sudah kita survei bersama Kementerian Sosial dan pemerintah daerah setempat. Ada 135 lokasi, dan pembangunannya ditargetkan selesai pada Juni 2026. Sehingga pada Juli 2026, siswa yang saat ini menempati sekolah sementara di tahap pertama dapat langsung pindah ke gedung sekolah yang baru," jelasnya.
Dody menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci pengentasan kemiskinan. "Jalur pendidikan adalah jalur yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan," tegasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang memadai, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan komitmen tersebut.
Program Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dengan menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, pemerintah berharap dapat memutus siklus kemiskinan dan menciptakan generasi penerus yang lebih cerdas, terampil, dan berdaya saing. Peresmian 65 sekolah rakyat pada bulan Juli mendatang menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang program ini, menandai langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Keberhasilan program ini akan bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Sekolah Rakyat. Ke depan, monitoring dan evaluasi yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program ini mencapai tujuannya dan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan anak-anak Indonesia yang kurang beruntung. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk membangun sekolah-sekolah yang berkualitas dan berkelanjutan.