Jakarta, 2 Mei 2025 – Aliran investasi yang signifikan di kuartal pertama tahun 2025 telah menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang menggembirakan, namun sayangnya, capaian ini belum mendapatkan sorotan yang memadai dari publik dan media. Data resmi dari Kementerian Investasi menunjukkan angka yang cukup mencengangkan: sebanyak 594.104 individu telah terserap ke dalam pasar kerja berkat masuknya investasi baru selama tiga bulan pertama tahun ini. Namun, di tengah hiruk pikuk pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, terutama di sektor manufaktur, angka positif ini seakan tenggelam dan luput dari perhatian publik.
Christiantoko, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, menyoroti ketimpangan pemberitaan ini. Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (2/5/2025), ia menyatakan keprihatinannya atas minimnya liputan media terhadap pencapaian signifikan tersebut. "Ini dua hal yang rasanya luput diberikan magnitude (nilai informasi) pada pengumuman realisasi investasi tersebut, padahal pencapaiannya sangat penting," tegas Christiantoko. Ia mempertanyakan mengapa angka penciptaan lapangan kerja yang mencapai ratusan ribu ini tidak mendapatkan porsi pemberitaan yang sebanding dengan pemberitaan PHK yang seringkali menjadi headline utama berbagai media.
Ketidakseimbangan pemberitaan ini, menurut Christiantoko, berpotensi mengaburkan gambaran sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia. Di saat angka PHK memang menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan segera, mengorbankan pemberitaan positif tentang penciptaan lapangan kerja justru dapat menciptakan persepsi negatif yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. "Kita berharap pencapaian penting ini terus menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan monitoring realisasi investasi," tambahnya, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Christiantoko mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK. Inisiatif ini, menurutnya, menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja dan meredam dampak negatif PHK terhadap kesejahteraan masyarakat. "Presiden Prabowo memerintahkan gugus tugas ini agar memberikan perhatian serius terhadap buruh atau tenaga kerja di Indonesia, sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan," ujarnya. Langkah ini dinilai sebagai respons positif terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi, dan diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi para pekerja yang terdampak PHK.
Namun, Christiantoko menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja bukanlah sekadar solusi untuk mengatasi pengangguran. Dampaknya jauh lebih luas dan signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa penciptaan lapangan kerja yang masif berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan pada akhirnya, memperkuat ketahanan ekonomi nasional. "Pada tahun 2024 misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar 54% perekonomian nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ketika semakin banyak masyarakat bekerja, maka tingkat kesejahteraannya akan terjaga dan memiliki kemampuan konsumsi yang memadai," jelasnya.
Dengan kata lain, peningkatan jumlah pekerja berarti peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Semakin tinggi daya beli masyarakat, semakin kuat pula roda perekonomian berputar, menciptakan siklus positif yang berkelanjutan. "Masyarakat sejahtera dengan bekerja, daya tahan ekonomi dalam negeri akan semakin kuat," pungkas Christiantoko.
Analisis Christiantoko ini menunjukkan pentingnya melihat data ekonomi secara holistik dan tidak terpaku pada satu aspek saja. Meskipun angka PHK perlu mendapat perhatian serius, mengabaikan capaian positif seperti penciptaan 594.104 lapangan kerja baru merupakan kesalahan yang dapat menyesatkan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Pemberitaan yang seimbang dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang akurat dan obyektif kepada masyarakat.
Ke depan, perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan media dalam menyampaikan informasi ekonomi secara transparan dan mudah dipahami oleh publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan upaya untuk menarik investasi asing dan domestik guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja baru di kuartal I 2025. Data ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren perkembangan ekonomi dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan terarah. Pemahaman yang komprehensif mengenai sektor-sektor tersebut akan memungkinkan pemerintah untuk merancang strategi yang tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Kesimpulannya, angka penciptaan lapangan kerja sebanyak 594.104 di kuartal I 2025 merupakan capaian yang patut diapresiasi dan tidak boleh diabaikan. Pemberitaan yang seimbang dan komprehensif, serta analisis yang mendalam terhadap data ekonomi, sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat kepada publik dan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah, sektor swasta, dan media memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi ekonomi disampaikan secara transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hanya dengan demikian, kita dapat membangun perekonomian nasional yang kuat dan berdaya saing di kancah global.