Jakarta, 5 Juni 2025 – Ancaman tenggelamnya 20.000 hektar tambak di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa menjadi perhatian serius Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menanggapi krisis ini, KKP meluncurkan rencana revitalisasi besar-besaran yang mengintegrasikan budidaya perikanan berkelanjutan dengan upaya pelestarian ekosistem pesisir. Langkah ini diambil sebagai respon atas kerusakan lahan tambak yang mencapai 78.558 hektar, akibat praktik budidaya yang tidak berkelanjutan, khususnya era tambak udang windu beberapa dekade lalu.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa kerusakan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh pembangunan tambak yang terlalu dekat dengan garis pantai. "Kerusakan pesisir ini merupakan akumulasi dari faktor alam dan aktivitas manusia, termasuk pembangunan tambak yang kurang memperhatikan jarak aman dari garis pantai," tegas Trenggono dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (5/6/2025).
Sebagai solusi, KKP akan merevitalisasi tambak-tambak yang rusak tersebut dengan fokus pada budidaya ikan nila salin (tilapia). Program ini telah diuji coba di Karawang dan menunjukkan hasil yang positif. Namun, revitalisasi ini tidak hanya sebatas pemulihan lahan tambak. KKP menekankan pentingnya integrasi dengan upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove secara massif.
"Revitalisasi ini tidak hanya tentang membangun tambak baru, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang berkelanjutan," jelas Trenggono. "Kita akan membangun tambak secara paralel dengan penanaman mangrove di area antara tambak dan pantai. Ini merupakan langkah penting untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan mencegah kerusakan lebih lanjut."
Lebih jauh, rencana revitalisasi ini sejalan dengan proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang direncanakan pemerintah hingga Gresik. Trenggono menjelaskan bahwa penanaman mangrove akan menjadi bagian integral dari proyek giant sea wall ini, memperkuat daya tahan pantai terhadap gelombang dan intrusi air laut.
"Konsep revitalisasi yang kita bangun akan melibatkan pembangunan tambak dan hutan mangrove secara simultan," ungkap Trenggono. "Proyek giant sea wall yang direncanakan hingga Gresik akan semakin memperkuat perlindungan pantai, dan penanaman mangrove akan menjadi benteng alamiah yang vital dalam sistem pertahanan pesisir ini."
Namun, tantangan kepemilikan lahan menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan proyek revitalisasi ini. Trenggono mengakui adanya lahan yang masih berada di bawah kendali Kementerian Kehutanan. Untuk mengatasi hal ini, KKP akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertanian dalam pengelolaan lahan tersebut.
"Untuk tambak yang dimiliki masyarakat, kita akan membantu merevitalisasinya dengan pola yang sama, namun operasionalnya tetap berada di tangan masyarakat," tambah Trenggono. "Sedangkan untuk lahan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, kita akan berkoordinasi dan melibatkan BUMN agar proses revitalisasi dapat berjalan efektif dan efisien."
Proyek revitalisasi seluas 20.000 hektar ini diharapkan tidak hanya mengembalikan produktivitas tambak di Pantura, tetapi juga menciptakan ekosistem pesisir yang lebih sehat dan tangguh. Integrasi budidaya perikanan dengan pelestarian mangrove merupakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Keberhasilan proyek ini bergantung pada koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. KKP berkomitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatan proyek bagi masyarakat pesisir. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci keberhasilan, memastikan penggunaan dana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan revitalisasi dan perlindungan pesisir.
Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Selain masalah kepemilikan lahan dan koordinasi antar lembaga, perlu dipertimbangkan pula aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. KKP perlu memastikan bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dan pelatihan keterampilan dalam budidaya perikanan berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk keberhasilan jangka panjang proyek ini.
Secara keseluruhan, rencana revitalisasi tambak Pantura yang digagas KKP merupakan langkah strategis dalam menghadapi ancaman kerusakan lingkungan dan penurunan produktivitas perikanan. Integrasi antara budidaya perikanan berkelanjutan, pelestarian mangrove, dan pembangunan giant sea wall menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Namun, keberhasilan proyek ini bergantung pada implementasi yang efektif, partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi yang solid antar lembaga terkait. Keberhasilannya akan menjadi contoh bagi upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir lainnya di Indonesia.